Sidikalang, Metrokampung.com
Puluhan massa dari berbagai organisasi kemahasiswaan, seperti PMII, HMI, KAMMI dan IMPAS melakukan unjuk demo Kantor DPRD Dairi, Jalan Sisingamangaraja, Sidikalang menolak Omnibus Lau Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, Jumat (9/10) sore jam 15.00 WIB.
Selain itu juga terlihat massa dari Yayasan Petrasa Dairi yang ikut melakukan aksi bersama mahasiswa.
Dalam orasinya mereka menyampaikan 6 tuntutan, yakni :
1. Menolak UU Cipta Kerja tidak pro terhadap rakyat kecil, sedangkan PMII sangat dekat hubungannya dengan masyarakat.
2.Menuntut agar presiden tidak menandatangani RUU Cipta Kerja menjadi UU, meski secara otomatis bila tidak ditandatangani oleh Presiden tetap akan menjadi UU. Tetapi biarlah UU Cipta Kerja menjadi UU yang tidak ditandatangani oleh Presiden.
3.Meminta kepada DPRD Dairi untuk menjadi perpanjangan tangan kepada DPRD Sumut untuk membatalkan RUU Cipta Kerja, karena tidak pro dengan rakyat.
4.Meminta kepada Bupati Dairi untuk menyampaikan kepada Gubernur Sumut untuk menjadi perpanjangan tangan kepada Presiden RI Bapak Joko Widodo untuk tidak menandatangani UU Cipta Kerja.
5.Meminta Kepada Bupati Dairi agar menyampaikan kepada Gubernur Sumut untuk menjadi perpanjangan tangan agar menyampaikan kepada Presiden RI menerbitkan PERPUU untuk mencabut RUU Omnibus Law.
6.Menuntut agar dilaksanakannya judicial review Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap putusan DPR RI, terkait dengan putusan RUU Cipta Kerja yang menjadi UU Cipta Kerja.
Ketua Fraksi Nasdem DPRD Dairi, Nasib Sihombing didampingi Sekda Dairi Leonardus Sihotang saat menerima massa pengunjuk rasa menyampaikan, mewakili anggota DPRD Dairi ia menerima, menampung aspirasi tuntutan dari para mahasiswa. Berhubung adanya pandemi Covid-19 dan tetap menjaga protokol kesehatan, ia meminta perwakilan mahasiswa untuk diajak berdiskusi dengan perwakilan Pemerintah Dairi.
Namun, hal itu ditolak dan para mahasiswa meminta seluruh massa diikutkan untuk berdiskusi. Karena tidak adanya kesepakatan, Nasib pun berjanji akan menyampaikan tuntutan mahasiswa kepada, Pemerintah Dairi, Gubernur Sumut dan Presiden RI.
“Kami juga melalui Asosiasi DPRD Kabupaten Kota Seluruh Indonesia akan menyampaikan melalui pimpinan DPRD Dairi paling lambat Senin depan, agar tuntutan para mahasiswa bisa diambil kebijaksanaan nantinya,” kata Nasib.
Koordinator aksi, Indra Saputra Padang dari PMII didampingi Zazira Amani Simbolon dari HMI, Samsul Nainggolan dari KAMMI dan Indra Maharaja dari IMPAS mengatakan, aksi yang mereka lakukan untuk menyampaikan aspirasi mahasiswa kepada DPRD Dairi agar menolak Omnibus Law, karena tidak berpihak kepada rakyat bahkan malah mengucilkan rakyat.
“Bila tuntutan kami tidak ditanggapi, maka kami akan kembali melakukan aksi dengan membawa masa lebih banyak lagi,” ucap Indra.
Aksi demo yang sempat diguyur hujan lebat berjalan damai dan aman dengan mendapat pengawalan ketat dari personil Polres Dairi dan Satpol PP.(vikram/mk)
