Pengikut

SUMUT

NASIONAL

Tingkat Kemiskinan di Sumut Meningkat, Kepulauan Nias Zona Tertinggi

Sabtu, 20 Maret 2021 | 20.38 WIB
Kali Dibaca |

DR Timbul Sinaga, SE,MSAc, Rapat Koordinasi (Rakor) Pembinaan Kediklatan Kabupaten/Kota, dan OPD Pemprov Sumut serta Forum Perangkat Daerah tahun 2021, di Aula Kampus Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sumut, Jalan Ngalengko

Medan, Metrokampung.com
Dalam rangka meningkatkan kinerja dan kompetensi aparatur sipil negara menuju Smart ASN di Provinsi Sumatera Utara, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sumut megadakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pembinaan Kediklatan Kabupaten/Kota, dan OPD Pemprov Sumut serta Forum Perangkat Daerah tahun 2021, di Aula Kampus Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sumut, Jalan Ngalengko Kamis (18/3/2021). 

Anggota DPRD Sumut DR.Timbul Sinaga,SE, MSAc yang menjadi narasumber diacara tersebut mengatakan masalah gratifikasi, korupsi dengan budaya terimakasih. Dan tidak adanya sanksi yang tegas serta adanya kesempatan membuat peluang ASN melakukan gratifikasi dan korupsi. 

Anggota DPRD Sumut ini menjelaskan bahwa 
bahwa manusia adalah aset dan modal terpenting dalam usaha. 

ASN yang sifatnya konseptual, sistemik yang berkesinambungan dengan keinginan semuanya bersih dengan indikator profesional, efisien, effektif dan pelayanan publik yang prima. Tentunya harus dilihat dati kesejahteraan ASN sehingga akan memberikan pelayanan publik yang prima.
Dengan adanya pelayanan prima maka devisa negara dan investasi akan menjadi lebih baik dengan begitu akan terjadi peetumbuhan- petumbuhan pelayanan publik yang lebih baik kedepannya.

Dikatakannya bahwa DPRD Sumut saat ini sedang giat-giatnya mendorong pemerintah Sumatera Utara mengaplikasikan meryt sistem profesi dan kami akan serius mendorong aplikasi meryt sistem di Sumut. 
Karena saat ini yang berhasil menerapkan aplikasi meryt sistem adalah provinsi Jawa Barat dan Sumatera Barat," ucapnya.

Seorang yang berprestasi akan berpenghasilan lebih baik dari orang yang tidak berprestasi.Nantinya kita akan serius mencoba meryt sistem yang baik di Sumut.
Perlu adanya reformasi birokrasi, dari mulai struktur paling atas sampai struktur paling rendah. Birokrasi yang tidak baik masyarakatlah yang akan merasakan dampaknya, ujarnya.

Tahapan-tahapan program peningkatan pelayanan publik di 2004, 2006. Peningkatan prestasi di 2006, 2007 peningkatan kualitas sumber daya manusia. Tapi 2007 sampai sekarang ada projek percontohan untuk pengembangan SDM," pungkasnya.

Dihadapan seratusan peserta dari seluruh OPD Pemprovsu, serta perwakilan pemerintah kabupaten/kota bidang pengembangan SDM dan kepegawaian. Kepala Bappeda yang diwakilkan oleh Kasubid Sosbud, Vena menyatakan bahwa tingkat kemiskinan di tahun 2019 Sumatera Utara berada pada level 8,63 persen. Tahun 2020 akhir, tingkat kemiskinan semakin meningkat menjadi 9,14 persen. Dari 1,26 juta penduduk miskin menjadi 1,28 juta. Jika dibandingkan tingkat level nasional, Sumut masih diatas rata- rata level nasional yang tingkat kemiskinan 10,19 persen.

"Untuk menangulangi tingkat kemiskinan harus ada stressing minelight", sebutnya.

Menurut Vena, ketika ada perubahan  Rencana Pembangunan Jangka Menengah  (RPJM) disinilah akan dilihat capaian provinsi Sumatera Utara, bukan hanya pada indikator makro kemiskinan, laju pertumbuhan ekonomi tetapi juga ikut mengindikator kinerja utama OPD.

Dikatakannya, bahwa persentase penduduk miskin ada di 4 zonasi yaitu Kepulaun Nias, Dataran tinggi, Pantai Barat, Kepulauan Timur dan sebagian ada di kepulauan 3T Kepulauan Nias. Tingkat kemiskinan dikepulauan Nias masih sangat mencolok dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Dimasa Covid-19 tingkat kemiskinan semakin meningkat.

Vena menyebutkan bahwa  Indeks pembangunan manusia (IPM) provinsi Sumatera Utara ditahun 2020, kembali mengalami peningkatan yaitu 71,77 persen tapi masih berada dibawah tingkat nasional yaitu 71,79 persen.

Inilah yang menjadi tugas stressing point Sumut dalam prioritas pembangunan provinsi terutama didalam penyusunan RPJM dan RKPJ tahun 2022, katanya.

Lanjut Vena lagi, untuk tingkat pengangguran terbuka Sumut mendapatkan pukulan keras yang disebabkan pandemi Covid-19. Laju pertumbuhan ekonomi Sumut -1,2 persen, nasional -2. Hal ini berdampak pada tingkat penggangguran yang meningkat 1,52 point menjadi 6,91 persen. Sementara jika diproyeksikan untuk akhir PRPJM akhir tahun 2023 setelah Covid-19 yaitu 4,0.

"Prioritas Sumut tahun 2022 dengan penambahan-penambahan terutama dibidang kepemudaan, perempuan, anak, olahraga, peningkatan pelayanan sosial kemasyarakatan olahraga serta peningkatan reformasi birokrasi dan pemulihan masa pandemi," ujarnya.(Ra/mk)
Sebarkan:

Baca Juga

Komentar

Berita Terbaru