Toba, metrokampung.com
Gurita korupsi belum usai, kini giliran Dinas Pertanian Kabupaten Toba digiring ke Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Toba. "Pasalnya, sejak Kabupaten Toba berdiri kehadiran Dinas Pertanian Toba sangat tak bernilai dalam peningkatan Pertanian dan kesejahteraan masyarakat petani.
Visi dan misi Dinas Pertanian Toba dirumuskan sangat mulia, namun dalam fakta dilapangan masyarakat dianggap sebagai objek.
"Dinas Pertanian merancang rencana pembangunan pertanian hanya untuk memenuhi kepentingan para oknum pejabat Dinas Pertanian Toba dengan harapan bagaimana cara melakukan korupsi tanpa dapat dinyatakan sebagai tindakan korupsi," ungkap Firman Sinaga.
Dalam surat KPBRT kepada DPRD Toba Nomor: 008/KPBRT/VI/2022 menyebutkan "sebagai contoh nyata, Kasus Jagung Toba Unggul dan Bersinar Tahun Anggaran 2021 sumber dana APBD Toba yang kini tengah ditangani pihak aparat hukum Polda Sumut bukti nyata bahwa Dinas Pertanian Toba tidak bekerja samasekali sebagaimana diharapkan dalam perencanaan pembangunan Pertanian menurut ilmu pertanian".
Sejumlah kasus akan dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat bersama DPRD Toba guna revolusi total perlakuan korupsi berjamaah pada Dinas itu, seperti aset-aset Dinas Pertanian Toba yang tertidur dan terbengkalai dan telah menelan biaya hingga ratusan milyar jumlahnya "bahkan trilyunan rupiah sejak Kabupaten Toba berdiri".
Direktur Advokasi KPBRT Hotbin Gultom,SH menegaskan, "berbagai kasus-kasus yang mengendap pada Dinas Pertanian Toba angkan kita ungkap hingga tuntas, bahkan para pejabat Pertanian jika perlu direvolusi".
Patut masyarakat Toba menyimpulkan, tanpa Dinas Pertanian Toba maka masyarakat tak akan menderita kerugian dan negara tidak dirugikan. Akibat dari perlakuan itu, Dinas Pertanian Toba perlu di revolusi total dan materi pembahasan kita sudah persiapkan secara detail "tegasnya. (e/mk)
