Dairi, metrokampung.com
Unsur Perangkat Desa yang masuk dalam keanggotaan TPK/TPBJ.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Permendagri nomor 20 tahun 2018 menerangkan bahwa :
Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Pelaksana Kewilayahan.
Yang dimaksud dengan Pelaksana Kewilayahan dalam keanggotaan TPK/TPBJ,Tentu saja, Kepala Dusun (Kadus).
Namun berbeda dengan realita yang terjadi di desa Sitinjo II Kabupaten Dairi ,Senin (06/03/2023).
TPK Desa Sitinjo II R SARAGIH mengatakan tidak tau pastinya, saat awak media mempertanyakan mengenai jumlah bahan Material dan terkait sewa alat berat (Walas) yang digunakan untuk Pengerasan Jalan Usaha Tani Desa Sitinjo II Dusun 4 Kecamatan Sitinjo Kabupaten Dairi.
R SARAGIH mengatakan bahwa yang membelanjakan/memesan material adalah Kepala Desa, "kami selaku TPK hanya menunggu lae. Kalau mau masuk bahan ditelpon supirnya aku ,abis itu berangkat aku kelapangan melihat(mengawasi). Langsung aja orang lae komunikasi/bertanya ke Kepala Desa,ucap TPK.
Kemudian TPK menelepon KADES (Kepala Desa) dan awak media diarahkan ke rumah Kapala Desa.
Ketika dipertanyakan mengenai material dan sewa alat berat kepada Kepala Desa, Dia mengatakan tidak mengetahui berapa jumlah material yang dipergunakan dan kembali mengarahkan kepada TPK, "gak tau aku,,TPK tanya kalian(ucapan KADES)".
Seketika awak media menjadi bingung mendengar jawababan KADES.
Kami dari sosial control dan LSM sangat berharap kepada pihak terkait seperti aparat penegak hukum maupun pihak Camat Sitinjo,Dispemdes dan Inspektorat Kabupaten dairi untuk secepatnya bisa mengusut pengerjaan proyek tersebut, karena kami menduga bahwa ada percobaan melakukan tindak KKN (KORUPSI,KOLUSI,NEPOTISME) dalam proses pengerjaan Pengerasan Jalan Desa Sitinjo II Kabupaten Dairi.
Karena Sesuai dengan pernyataan TPK kepada awak media, Apabila ada temuan dari hasil pemeriksaan Inspektorat,maka akan kami TGRkan.(tim/mk)
