 |
| Dodi Robert Simangunsong, dalam kegiatan Reses VI Masa Sidang III Tahun Sidang 2025-2026 yang berlangsung di Lapangan Sepak Bola Asrama Polisi (Aspol) Pasar Merah, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai.(ft/Vera/mk) |
Medan, Metrokampung.com
Pemerintah Kota (Pemko) Medan didesak untuk segera mengambil tindakan nyata mengintervensi lonjakan harga bahan pangan pokok yang kian memberatkan warga. Langkah konkret melalui penyelenggaraan Operasi Pasar dan Pasar Pangan Murah secara berkala dinilai sangat krusial guna menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi perekonomian yang sulit.
Desakan tersebut ditegaskan Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Medan, Dodi Robert Simangunsong, dalam kegiatan Reses VI Masa Sidang III Tahun Sidang 2025-2026 yang berlangsung di Lapangan Sepak Bola Asrama Polisi (Aspol) Pasar Merah, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Sabtu (25/7/2026).
Dodi menilai, program pangan murah merupakan instrumen penting sekaligus momen bagi jajaran eksekutif untuk merealisasikan janji politik yang pernah disampaikan saat kampanye Pilkada lalu.
"Kita tentu masih ingat janji kampanye Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Rico Waas dan Zakiyuddin Harahap, yaitu program sembako murah. Ini saatnya Wali Kota Rico Waas merealisasikannya. Janji itu kita tagih demi kepentingan warga," kata Dodi tegas di hadapan ratusan konstituen yang hadir.
Sorotan tajam tersebut menyusul banyaknya keluhan dari kaum ibu rumah tangga yang terpaksa menanggung pembengkakan belanja dapur secara signifikan.
Dalam sesi jaring aspirasi, ibu Manurung Boru Sibarani mengungkapkan bahwa pengeluaran bulanan keluarga melambung hingga 15 hingga 20 persen di tengah penghasilan yang relatif stagnan.
"Sekarang ini semua ibu-ibu mengeluh kalau belanja. Uang Rp200.000 dibawa ke pasar sudah tidak ada artinya. Tolong Pak Dodi sampaikan ke pemerintah agar harga pangan yang membumbung ini segera ditinjau," ujar Boru Sibarani.
Menanggapi keluhan masyarakat tersebut, Dodi menegaskan bahwa kestabilan harga kebutuhan pokok tidak boleh dibiarkan bergulir mengikuti mekanisme pasar bebas semata. Menurutnya, pemerintah daerah memegang kendali utama untuk menjaga harga tetap terjangkau melalui regulasi, intervensi pasar, dan efisiensi rantai pasok.
Sebagai langkah taktis jangka pendek, ia mendorong Pemko Medan segera memetakan wilayah kerentanan ekonomi dan menggelar pasar murah secara berkala, minimal tiga bulan sekali, di titik-titik pemukiman padat penduduk.
Langkah ini diyakini tidak hanya mampu menyuplai kebutuhan pangan pokok berharga terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga efektif meredam spekulasi harga di tingkat spekulan atau pedagang perantara. (Ra/mk)
