DELI SERDANG, metrokampung.com
Sikap pimpinan DPRD Kabupaten Deli Serdang yang dinilai belum menunjukkan ketegasan dalam pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2026 menuai kecaman dari sejumlah elemen masyarakat.
Masyarakat berharap DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat mampu bersikap lebih kritis, transparan, dan tegas dalam mengawal setiap tahapan pembahasan anggaran daerah. Ketegasan tersebut dinilai penting agar penggunaan anggaran benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat luas, bukan kepentingan kelompok tertentu.
“Kami ingin para pimpinan DPRD berani bersikap tegas, terbuka, dan menjelaskan kepada masyarakat poin-poin penting dalam P-APBD 2026. Jangan seolah-olah ragu-ragu saat mengawal uang rakyat,” ujar salah seorang perwakilan warga.
Iwan Nugroho Kecam Hamdani Syahputra yang Skorsing Sidang KUA-PPAS 2026
Kecaman juga disampaikan kader Partai Golkar, Iwan Nugroho, yang dikenal sebagai salah satu pemerhati anggaran. Ia menyoroti keputusan Wakil Ketua III DPRD Deli Serdang, Hamdani Syahputra, yang juga Koordinator Badan Anggaran (Banggar), terkait skorsing sidang pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2026.
Menurut Iwan, KUA-PPAS merupakan dokumen penting yang menjadi dasar penyusunan rancangan APBD. Karena itu, penghentian sementara pembahasan tanpa kepastian jadwal lanjutan dinilai berpotensi menghambat tahapan penyusunan anggaran serta berdampak terhadap kepentingan masyarakat.
“Keputusan menskors sidang tanpa kepastian jadwal lanjutan merugikan proses pembahasan. Banggar seharusnya mencari jalan keluar, bukan menghentikan pembahasan,” tegas Iwan.
Ia bahkan mempertanyakan kemungkinan adanya upaya terselubung di balik penghentian pembahasan tersebut.
“Atau jangan-jangan ada upaya terselubung dari para pimpinan DPRD untuk sengaja membatalkan pembahasan KUA-PPAS agar P-APBD 2026 tidak diketok?” ujar Iwan Nugroho, menyampaikan dugaan dan pertanyaannya.
Kader Golkar Minta Bahlil Evaluasi Hamdani Syahputra
Selain mengkritisi persoalan pembahasan anggaran, sejumlah kader Partai Golkar di Kabupaten Deli Serdang juga menyampaikan aspirasi kepada Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, agar melakukan evaluasi terhadap Hamdani Syahputra selaku Ketua DPD Golkar Deli Serdang.
Para kader menilai kepemimpinan Hamdani perlu dievaluasi karena dinilai belum optimal dalam mengutamakan kepentingan rakyat dan negara serta mendorong pelaksanaan program-program Presiden di tingkat daerah.
Mereka berharap pimpinan pusat Partai Golkar dapat mendengarkan aspirasi kader di daerah dan melakukan evaluasi demi memperbaiki arah perjuangan serta kinerja organisasi.
“Kami berharap pimpinan pusat mendengarkan suara kader di lapangan. Kami ingin kepemimpinan DPD lebih fokus pada kepentingan rakyat dan menjalankan program-program Presiden dengan baik,” ujar salah seorang perwakilan kader.
Sorotan terhadap pembahasan P-APBD 2026 ini diharapkan menjadi perhatian serius pimpinan DPRD Deli Serdang maupun Partai Golkar, sehingga proses penganggaran daerah dapat berjalan transparan, akuntabel, dan mengedepankan kepentingan masyarakat.
(Jhon Tobing)
