Pakpak Bharat-metrokampung.com
Ada yang menarik pada pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Pakpak Bharat tahun ini, yang merupakan perencanaan pembangunan untuk tahun 2019, yaitu diterapkannya aplikasi e-planning, dan merupakan bagian dari aplikasi SIMRAL (Sistem Informasi Manajemen Rencana, Anggaran, dan Laporan) yang merupakan combine dari aplikasi e-planning, e-budgetting, dan e-reporting secara komprehensif, yang sudah diujicoba sejak tahun lalu.
“Untuk itu semua harus merubah paradigma perencanaan dan lebih keras lagi dalam bekerja terkait menyesuaikan perencanaan yang berasal dari Musrenbang dengan RPJMD dan Renstra”, jelas Bupati Pakpak Bharat, Dr. Remigo Yolando Berutu, M.Fin, MBA.
Disebutkan oleh Bupati bahwa dengan adanya SIMRAL, maka kemungkinan tidak dibutuhkan lagi asistensi dalam RKA karena output-nya adalah KUA-PPAS.
“Masing-masing OPD harus mengacu pada Renstra yang berasal dari RPJMD yang telah direvisi karena ke depannya tidak akan sulit lagi merencanakan dan mencapai target RPJMD”, tambah Bupati dan mengutarakan bahwa revisi RPJMD ini sejalan dengan perbaikan LAKIP.
Bupati berharap dengan telah direvisinya RPJMD maka telah dilakukan awalan yang baik.
“Karena indikator menjadi minimal serta lebih fokus dan tajam dalam perencanaan. Mudah-mudahan efisiensi dan efektivitas pekerjaan juga semakin meningkat dan perencanaan di tahun mendatang akan lebih mudah dan lebih baik lagi”, terangnya, sembari meminta agar tidak menjadikan Musrenbang sekedar basa-basi sehingga lebih bermakna.
Diutarakan oleh Bupati bahwa dengan adanya aplikasi SIMRAL ini semua harus berkomitmen harus melakukan perubahan bahwa tidak akan merubah apa-apa yang sudah disepakati dan telah direncanakan dalam pekerjaan untuk membangun Kabupaten Pakpak Bharat. “Jadi jangan lagi ada kebutuhan yang muncul di tengah jalan”, tegasnya.
“Mungkin selama ini kita terlihat reaktif, apalagi keberpihakan kita yang begitu besar kepada masyarakat yang dalam kondisi kontijensi dan emergency, sehingga proses perencanaan dapat kita rubah pasca tahapan tersebut telah kita lalui. Tetapi ternyata regulasi dari kacamata akuntabilitas menyatakan itu tidak tepat karena semua perencanaan harus dikunci dari awal, termasuk jika ada usulan-usulan yang muncul dari pihak legislatif manakala dilakukan agenda pertemuan dengan konstituennya yang kita sebut dengan Masa Reses”, urai Bupati.
Begitu pun menurut beliau, tetap akan dibuka peluang dalam aplikasi ini untuk menampung aspirasi pembangunan dari masyarakat.
“Yang penting tidak ada tindakan di dalamnya yang melanggar aturan”, tambah Bupati lagi.
Bagi Bupati, aplikasi SIMRAL ini bukan ikut-ikutan untuk gaya-gaya-gayaan di era teknologi informasi sekarang.
“Pada dasarnya sangat banyak keuntungan yang kita dapatkan karena mengurangi beban kerja kita. Memang banyak yang harus dilakukan dalam tahap awal, tetapi akan semakin ringan pada akhirnya. Perencanaan juga akan lebih sistematis dan tidak kacau seperti sebelum-sebelumnya. Tidak akan ditemukan lagi usulan-usulan ‘siluman’ ataupun yang bakal tercecer di perjalanan”, terang Bupati Remigo.
MENGAWAL MUSRENBANG Secara ketat Bupati Remigo juga melakukan pengawalan dalam pelaksanaan Musrenbang. Hampir seluruh pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan beliau ikuti. Dalam beberapa arahannya, Bupati menekankan pada gambaran penghasilan keluarga di Pakpak Bharat yang dibarengi dengan pengeluaran masing-masing rumah tangga disertai apabila diberi bantuan, atau jika dihapuskan bantuan oleh Pemerintah.
Beliau berusaha membuka cakrawala berfikir setiap yang hadir bahwa keberhasilan dan kesejahteraan harus dicapai dengan bekerja keras. Beliau juga menyampaikan pentingnya sikap mandiri yang berasal dari masyarakat.
“Dengan kata lain masyarakat harus lebih berdaya semaksimal mungkin dan tidak tergantung pada bantuan yang diberikan oleh Pemerintah. Bantuan-bantuan yang diberikan selama ini membuat masyarakat lebih banyak bersikap menunggu daripada berupaya lebih keras untuk mensejahterakan dirinya, karena sesungguhnya kegagalan dan keberhasilan kita terletak di tangan kita sendiri”, ujar Bupati memotivasi, sekaligus menganjurkan agar upaya pembangunan dapat diberdayakan melalui Desa dengan menggunakan anggaran yang tersedia, seperti DD (Dana Desa) dan ADD (Anggaran Dana Desa).
“Artinya pembangunan dapat lebih tepat sasaran, karena pihak Desa sendiri yang dapat mengukur sesuai kebutuhan yang diinginkan, karena lebih mengenal segala hal di Desanya masing-masing dan beranjak dari kesepakatan pihak Desa”, jelasnya.
Dengan kata lain Bupati menegaskan pentingnya menghilangkan sikap ketergantungan dari masyarakat terhadap pemerintah akan pelaksanaan pembangunan.
“Jadilah masyarakat yang produktif dan tidak hanya bersifat menunggu sehingga pembangunan akan menunjukkan kepedulian partisipasi aktif masyarakat”, ujarnya, sembari mengharapkan agar masyarakat lebih berdaya.
“Jangan hanya menyalahkan pemerintah jika belum mencapai kesejahteraan. Cobalah untuk bekerja lebih keras lagi karena ini untuk kepentinganmu dan keluargamu”, serunya, dan menyebutkan sudah banyak upaya yang dilakukan dalam melayani masyarakat untuk mengurangi beban mereka dari aspek pendidikan, seperti sekolah gratis, beasiswa dan bantuan transportasi pendidikan, aspek kesehatan, infrastruktur, administrasi kependudukan dan sebagainya.
Bupati yang dalam beberapa kesempatan didampingi Sekda, Sahat Banurea, S.Sos, serta para pimpinan OPD bersama para jajarannya mengajak masyarakat untuk merubah cara berfikir. Misalnya dalam produk pertanian tidak hanya terpaku menghasilkan bahan mentah saja, tetapi coba menghasilkan produk turunan dari hasil pertanian mereka.Senada dengan Bupati, Sekda menyampaikan bahwa partisipasi masyarakat merupakan kekuatan terbesar dalam pembangunan.
Harus ada sinergi antara pemerintah dan masyarakat sehingga roda pembangunan dapat berjalan dengan baik”, ucap Sekda dan menyampaikan bahwa tahun 2019 sebagai tahun ke-4 dari RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat yang memiliki posisi strategis dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pakpak Bharat.
Selain itu Bupati menegaskan bahwa kesejahteraan dapat diraih dari dalam keluarga dengan membina dan mendidik anggota keluarga.
“Misalnya saja dengan memelihara diri dan lingkungan keluarga, baik dalam urusan kebersihan dan kesehatan di rumah masing-masing, yang menjadi salah satu tolok ukur indeks pembangunan manusia”, tandasnya.
Pihak DPRD memahami Musrenbang sebagai proses bottom-up untuk menampung aspirasi masyarakat, sebagaimana halnya dengan pelaksanaan Reses DPRD. Beberapa hal yang menjadi catatan DPRD bahwa masih banyak usulan dari masyarakat berupa pembangunan fisik dan infrastruktur dibanding dengan dari sektor pemberdayaan dan peningkatan perekonomian masyarakat.(vikram/red)
