Tobasa-metrokampung.com
Minimnya pembinaan dari Dinas Penyuluh Pertanian terhadap Kelompok Tani di Kabupaten Tobasa dikarenakan minimnya pasilitas pendukung.
Dari 856 Kelompok Tani yang terbentuk di Kabupaten Tobasa, Dinas Ketahanan Pangan (KETAPANG)Tobasa baru bisa memberi penyuluhan maksimal terhadap 100 kelompok tani saja.
Hal ini disampaikan Kepala Dinas Ketapang Tobasa Darwin Sianipar di ruang kerjanya selasa (4/9/2018)
"Kami belum bisa melakukan pembinaan terhadap semua Kelompok Tani yang ada di Tobasa, karena kami terkendala pada keterbatasan pasilitas "ucap Darwin.
"Dimana jumlah kelompok tani di Kabupaten Tobasa berjumlah 856, tidak seimbang dengan tenaga penyuluh pertanian yang berjumlah hanya 52 orang yang terdiri 24 orang penyuluh pertanian dan 28 orang Cpns".
"Disamping minimnya tenaga penyuluh, juga pasilitas kendaraan menunjang transtortasi para tenaga penyuluh pertanian untuk menempuh tempat para kelompok tani yang cukup lumayan jauh ke pelosok"ucapnya.
"Harapan kami Dinas Ketahanan Pangan kepada DPRD Tobasa yang juga perwakilan rakyat di Parlemen yang duduk dikusi Legislatif, agar memperhatikan permohonan yang kami ajukan melalui Bagian Anggaran (BANGGAR), seperti Kendaraan Dinas, Perjalanan Dinas, yang semuanya itu untuk mendukung para tenaga Penyuluh Pertanian untuk dapat mendatangi para Kelompok tani kita, harap Darwin.
Terpisah, Ramli Aruan sebagai Ketua Badan Anggaran DPRD Tobasa saat di hubungi melalui celularnya membantah kalau statemen Kepala Dinas Ketapang Tobasa Darwin Sianipar yang terlalu dini memojokkan Banggar DPRD Tobasa.
Di jelaskanya, "tenaga pengasuh belum ada hingga kini masalah progaram dan juga masalah prioritas masih Siregar, Porsea dan Halado kata Ramli.
Pihaknya sampai detik ini, tak pernah tidak mendukung berbagai program dalam Pertanian, apalagi sampai menolak kebutuhan pada pertanian rakyat, mohon pak Darwin Sianipar menarik Pernyataanya "sebut Ramli seperti tidak bersalah.
Ditegaskannya, pihak Dinas Ketapang Tobasa harus pertanggung jawabkan secara detil, pada Banggar DPRD Tobasa menghalangi, atau Banggar exsekutif, sebut Ramli.
Ia menjelaskan agar pihak Dinas Ketapang Tobasa jangan lakukan tudingan yang tidak bisa di pertanggung jawabkan yang berpotensi menciptakan konflik tegas Ramli.(edi_tanda_red)
