Pakpak Bharat-metrokampung.com
P2KD (Panitia Pemilihan Kepala Desa) Desa Majanggut 1 Kecamatan Kerajaan Kabupaten Pakpak Bharat diduga tidak netral dalam menyeleksi bakal calon kepala desa, pasalnya 2 paslon kades yang tidak diloloskan tidak merasa adil dengan keputusan P2KD pada Senin (24/09) lalu. Diduga tidak independensinya P2KD Desa Majanggut I, akhirnya dua paslon kades atas nama Cipto Aceh dan Toni Berutu gugat keputusan P2KD Majanggut 1 hingga ke PTUN Medan pada Kamis (27/09). Saat dikonfirmasi metrokampung.com dikediaman Cipto Aceh Dusun Kuta Rih Desa Majanggut 1 membenarkan bahwa telah melayangkan surat gugatan hingga ke PTUN Medan karena menurutnya keputusan tersebut tidak adil.
"Benar kami sudah buat surat gugatan hingga ke PTUN Medan, jelas kami tidak terima dengan keputusan P2KD, kesalahan berkas kami hanya tidak menuliskan kata "menjadi calon" pada surat permohonan dan sesuai prosedur kami sudah buat verifikasi ulang karena memang masih tahapan verifikasi bahkan kami sempat berfoto dengan panitia saat penyerahan berkas, namun kami patut menduga ketua P2KD Esmer Sitanggang tidak memverifikasi" ujar Cipto.
Ditambahkannya bahwa calon kades yang diloloskan oleh Ketua P2KD Majanggut 1 tersebut lebih fatal dan kesannya lebih melanggar hukum perdata sebab ijazah SD atas nama Marie F Solin ditipek dan ditukang tukangi.
"Ijazah SD Marief Solin itu tahun lahirnya ditipek tipek di surat tahun 1972 diganti menjadi 1974 untuk mengikuti ijazah SMP dan SLTA nya, sedangkan Merson Toni Jupdel Solin kartu keluarganya tidak di tanda tangani kepala keluarga, ini kan sudah fatal kesalahannya bahkan sudah memanipulasi berkas namanya, jelas kami menduga ketua P2KD Esmer Sitanggang tidak netral dalam hal ini, nepotisme namanya dan kami merasa sangat dirugikan," tutur Cipto dengan nada kesal.
"Apa lagi Esmer Sitanggang itu seorang PNS di salah satu dinas di Pemkab Pakpak Bharat, hal seperti ini aja dia sudah KKN, bagai mana lagi dipekerjaannya sehari hari??" tambahmya lagi.(vikram/red)
