 |
| Ketua MABMI Mustofa Akhyar menyematkan perangkat songket kepada Kapolres Batubara AKBP Robinson Simatupang. |
Batubara - Metrokampung.com
Kapolres Batubara AKBP Robinson Simatupang, SE, M.Hum berharap secara bersama sama menjaga keamanan sehingga tercipta suasana kondusif menjelang Pilpres. Demikian sambutan Kapolres Batubara pada Forum Diskusi Kebangsaan bersama menjaga NKRI melalui thema "Hindari berita hoax menuju Pilpres Demi menjaga bingkai NKRI" di cafe LDR Lima Puluh, Sabtu (22/9).
Diingatkannya, berita hoax lewat medsos memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
"Saya minta masyarakat agar tidak langsung menyebarkan berita hoax karena dapat dipidana berdasarkan UU ITE dengan acaman hingga 6 tahun", jelas Simatupang.
Karena itu Kapolres menghimbau agar masyarakat terlebih dahulu mencermati berita di medsos sebelum menyebarkannya.
Yusriadi Sitorus Ketua Panitia diskusi berharap kiranya forum diskusi membicarakan solusi bagaimana menyatukan persepsi, kita harus mendamaikan bumi Batubara dalam menghadapi Pilpres.
Dilain pihak Ketua KPU Batubara Muksin Khalid, SE berterimakasih kepada masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan tersebut.
Kegiatan yang diselenggarakan ini murni ide LDR.
Dikatakan Muksin apabila 476 caleg DPRD Batubara yang telah ditetapkan dalam daftar calon tetap (DCT) mempunyai komitmen bersama menyukseskan pemilu dengan mengadakan kegiatan seperti ini pemilu tahun depan akan dipenuhi pemilih.
Bagaimana grand design yang disusun KPU menghindari berita hoax. Ketua KPU Muksin Khalid mengatakan pihaknya mengacu pada regulasi PKPU No. 7/2017 sebagaimana dirobah dengan PKPU No. 5/2018 tentang tahapan dan jadwal. Melalui ini KPU tinggal menyampaikan dan menetapkan DCT serta menetapkan tahapan dan mensosialisasikan pencoblosan dan larangan larangan. Sedangkan mengenai larangan dan sanksi diatur oleh Bawaslu.
Hamonangan Simatupang dari DPC PSI Kabupaten Batubara mengingatkan terlebih dahulu harus diketahui kapan berita bohong (hoax) lahir. Tentu saat menjelang kompetisi. Dalam momen politik ini menghangatkan situasi.
Tentu yang dipersalahkan adalah pelaku politik itu sendiri bukan Parpol atau ulama. Ketika kita sepakat memberi pencerahan yang sehat, pasti rakyat akan ikut tidak menyebarkan berita hoax.
Dikatakan Hamonangan, pimpinan Parpol tidak pernah menginstruksikan penyebaran berita hoax. Program telah disampaikan namun ada kelemahan karena partai baru memberikan pencerahan pada saat tahun politik. Pimpinan parpol seyogianya harus memberikan sanksi tegas kepada kadernya yang menyalah.
Kapolres Batubara Robinson Simatupang berharap dengan diskusi pelaksanaan tahapan Pemilu berlangsung baik tentu peranan pemimpin partai sangat menentukan. Rakyat tentu akan mengikuti dengan baik. Karena itu dihimbau agar etika menyampaikan pendapat menggunakan aturan.
Diingatkan Kapolres, dalam menyampaikan program jangan menyampaikan berita bohong, menyinggung masalah ujaran kebencian, menyudutkan salah satu etnis atau agama karena akan mengganggu kamtibmas.
"Masyarakat bawah biasanya langsung menelan informasi yang keliru tanpa mengolahnya terlebih dahulu", terang Kapolres.
Sementara itu Ketua MPC Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Batubara Yakat Ali, SE mengungkapan tidak ada pihak yang mau dibohongi termasuk pembuat kebohongan itu sendiri.
PP hanya mengakui UUD 1945 yang baku yang disusun oleh pendiri republik, bukan yang diamandemen. PP menilai Pemilu sekarang ini sudah mengarah ke liberal.
Menurut Yakat sistim pemilu langsung tidak sesuai dengan UUD 1945. "Adakah pihak yang berani mengandemen sila ke 4 demokrasi dengan perwakilan agar sesuai dengan UUD hasil amandemen", ujar Yakat.
Pada diskusi tersebut H. Sulaiman dari Dewan Mesjid Batubara menjelakan pencegahan berita hoax dalam Islam dengan melaksanakan program sebagaimana mestinya.
Dalam konteks Batubara telah didata lebih dari 400 mesjid, kami melihat kemungkinan melalui mesjid berita hoax dapat dibendung. Apabila semakin banyak jemaah yang melaksanakan sholat semakin kecil kemungkinan berita hoax berkembang.
Dengan keakraban antar umat beragama di Kabupaten Batubara dan dipenuhinya rumah ibadah oleh umat pemelukhnya diyakini berita hoax sirna dari bumi Batubara.
Usai perhelatan diskusi kebangsaan yang dihadiri pimpinan Parpol atau yang mewakilinya, OKP, Ormas, Tokoh Agama dan media disepakati membuat pakta integritas menghindari berita bohong atau hoax.
Pada kesempatan tersebut Kapolres Batubara AKBP Robinson Simatupang diangkat sebagai warga kehormatan Melayu Batubara. Penghargaan tersebut ditandai penyematan perangkat songket Melayu Batubara oleh Ketua MABMI Batubara Mustofa Akhyar. (Ebson AP/red)
