 |
| Asisten Pemerintahan dan Sosial Nasrullah (dua dari kiri) saat memimpin rapat koordinasi tersebut. |
Labuhanbatu - Metrokampung.com
Dalam rangka menindaklanjuti surat Plt Bupati Labuhanbatu, perihal tindak lanjut rencana aksi korupsi terintegrasi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menggelar rapat koordinasi antara Pemerintahan Kabupaten, Kecamatan, dan Desa.
Kegiatan rapat koordinasi tersebut, digelar di Ruang Data dan Karya Kantor Bupati Labuhanbatu, Senin (3/9) siang.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Zaid Harahap S.Sos, mengatakan bahwa, salahsatu aturan dari surat Bupati mengenai tindak lanjut rencana aksi korupsi terintegritas, yakni di tahun 2018, tentang anggaran dana Desa sudah berbasis E-Dana Desa.
"Namun aplikasi tersebut, efektif pelaksanaannya pada Tahun 2019 mendatang," katanya.
Sementara itu, Plt Bupati Labuhanbatu H. Andi Suhaimi Dalimunthe ST, MT di wakili Asisten Pemerintahan dan Sosial Nasrullah, SH, MAP menuturkan, pada rapat koordinasi Pemerintahan Desa, ada banyak hal yang baru, salah satunya adalah tentang E-Dana Desa yang akan di kawal langsung oleh Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu.
"Harapan saya, kepada para Camat dan Kepala Desa agar mengikuti acara sampai selesai, serta mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan narasumber agar nantinya bisa diterapkan di wilayah kerjannya masing-masing," tutur Nasrullah.
Dalam kesempatan itu juga, Kepala Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Zainuddin Haharap SH, MM menyampaikan bahwa, E-Dana Desa tersebut nantinya akan terintegrasi langsung ke Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Labuhanbatu dan nantinya akan ada staf yang sudah mengikuti pelatihan untuk di tugaskan di masing-masing wilayah.
"Kedepannya, untuk tindak pencegahan korupsi pihak dari KPK akan menuntut untuk siap dengan E-Dana Desa, dan kepada para Camat dan Kepala Desa agar mengikuti rangkaian acara ini dengan serius, diharapkan nantinya ilmu yang didapat dapat diterapkan di lingkungan kerjannya masing-masing," pungkasnya. (AL/simon)
