Tobasa-metrokampung.com
Aksi Demo di depan Kantor Bupati Tobasa, menuntut agar Pemerintah Daerah Kabupaten Tobasa dapat menyelesaikan sejumlah persoalan serta melakukan trasfaransi kepada masyarakat.
Dalam Aksi Demo wartawan/i tersebut, bahwa ada beberapa persoalan yang belum terselesaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tobasa diantaranya adalah :
*Pengawasan DPRD Tobasa dituding mandul.
*Jabatan PLT Sekda Kabupaten Tobasa tiga tahun.
*Sulitnya mendapatkan informasi dari Sekwan Tobasa.
*Temuan BPK dalam program anggaran yang sudah dan yang sedang berjalan.
*Asset Tobasa.
*Apakah ada Humas DPRD.
Selain itu para wartawan juga menyesalkan sikap Bupati Tobasa yang diduga menggantung sejumlah putusan untuk mendefinitifkan pejabat Tobasa.
Denitya Hutagaol dan Feriana Hutagaol selaku Kordinator Aksi solidaritas Wartawa/i Tobasa menjelaskan, bahwa persoalan yang ada di Kabupaten Tobasa tidak adanya Keterbukaan Informasi.
Padahal sudah jelas-jelas tertuang dalam Undang-undang No 14 tahun 2008 adalah menjadi hal utama dalam meningkatkan Informasi Publik, karena hakikatnya Pembangunan sebuah Daerah tidak lepas dari peran Masyarakat,”ujarnya.
Ia menjelaskan, bahwa tidak adanya Sarana dan Prasaran Komunikasi aktif dan terintegrasi antara Pemerintah dengan Masyarakat, tutur Denitya.
Masih Denitya, Pemerintah Daerah tidak ada ketegasan secara Aktif yang di lakukan oleh Bupati, Wakil Bupati Kabupaten Tobasa dalam menindak tegas anak buahnya sehingga bekerja tidak maksimal dan tidak disiplin, ”tegasnya.
Dengan terjadinya Aksi solidaritas Wartawan Tobasa didepan Kantor Bupati Tobasa, agar Pemerintah Daerah dapat mendengar dan melalukan Pembenahan yang terjadi di Kabupaten ini.
Pada aksi solidaritas Wartawan/i Tobasa menyesalkan, Bupati Tobasa Ir Darwin tidak berada di tempat, hingga di delegasikan kepada, Drs Lalo Simanjuntak MSi selaku Kepala dinas Kominfo Tobasa sekaligus menerima sejumlah tuntutan para wartawan hingga membubarkan diri dengan tertib.(team_red/mk)
