 |
UNJUK RASA : Barisan Rakyat Anti Penindasan (Brantas) berunjuk rasa ke kantor Wali Kota meminta Kepala Dinas PMP2TSP dicopot dari jabatannya, Kamis (14/3) karena terindikasi korupsi anggaran tahun 2017 sebesar Rp. 138.002.775,- serta dugaan korupsi penggunaan anggaran pengadaan Blanko tahun 2018.
|
Tanjungbalai-metrokampung.com
Terindikasi korupsi penyalahgunaan anggaran TA 2017 sebesar Rp. 138.002.775,- serta dugaan korupsi penggunaan anggaran pengadaan Blanko tahun 2018, Barisan Rakyat Anti Penindasan (Brantas) unjuk rasa ke kantor Wali Kota meminta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMP2TSP) dicopot dari jabatannya, Kamis (14/3).
Amatan metrokampung.com, unjuk rasa itu diawali dari kantor dinas PMP2TSP dan selanjutnya ke kantor Wali Kota setempat. Dalam orasinya menyebutkan, Kadis dan bendahara PMP2TSP tidak dapat memberikan klarifikasi atas dugaan tersebut melalui surat yang telah dilayangkan sebelumnya yaitu perihal saldo kas di kebendaharaan pengeluaran per 31 Desember tahun 2017 yang sudah menjadi temuan BPK RI serta sisa saldo anggaran pada tahun 2018 salah satunya pengadaan Blanko yang diduga telah terjadi penyalahgunaan.
"Sisa saldo kas kebendaharaan pengeluaran per 30 Desember 2017 yang sebagimana mestinya sudah dipulangkan ke kas daerah namun sangat disayangkan pihak instansi terkait yakni kepala dinas dan bendahara pengeluaran PMP2TSP Tanjungbalai tidak mampu mempertanggung-jawabkannya sebesar Rp.138. 002,775,-. Dan ditambah lagi temuan indikasi penyalahgunaan sisa saldo anggaran pada tahun 2018 salah satunya dalam hal pengadaan blangko, yang seyogianya dipulangkan ke kas daerah, namun masih digunakan pada tahun 2019." ucap Vicki dan Sandi Sinaga dalam orasinya.
"Maka dari itu kami dari Brantas mendesak Wali Kota untuk mengevaluasi dan mencopot jabatan kepala dinas PMP2TSP dan oknum-oknum terkait karena tidak layak dalam menjalakan tugasnya dengan baik serta diduga sebagai aktor intektual dalam temuan lembaga kami ini. Dan kami mendesak pihak penegak hukum untuk melakukan proses hukum yang jelas atas temuan lembaga kami ini." sebut Martin Lase selaku koordinator aksi saat berunjuk rasa didepan kantor Wali Kota Tanjungbalai. (laban/mk)
