SUMUT

NASIONAL

Anggaran Setiap Tahun Meningkat, Kualitas DPRD Labuhanbatu Dipertanyakan

Selasa, 30 Juli 2019 | 21.14 WIB
Kali Dibaca |

Gedung DPRD Labuhanbatu.

Labuhanbatu - Metrokampung.com
Besarnya alokasi belanja kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Labuhanbatu setiap tahun anggaran (TA) tak diimbangi kualitas pertumbuhan kinerja kalangan wakil rakyat di sana.

Faktanya, selain belum ada produk hukum yang dihasilkan langsung kalangan legislatif di daerah itu, hasil reses setiap tahunnya pun, tak disampaikan dalam rapat paripurna.

Kenaikan alokasi belanja DPRD Labuhanbatu yang signifikan terjadi di APBD TA 2016 sebesar Rp. 29,290 miliar. Pada Perubahan APBD TA 2016 sebesar Rp 31,175 miliar atau bertambah sebesar Rp1,8 miliar.

Dari anggaran itu, selain alokasi dana untuk belanja dibidang urusan wajib otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah dan kepegawaian, khusus belanja penunjang operasional pimpinan sebesar Rp393,120 miliar.

Sedangkan di TA 2017, besaran alokasi dana APBD ke lingkungan sekretariat dewan Labuhanbatu termasuk untuk hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Labuhanbatu mencapai Rp10,247 miliar.

Dan tumbuh Rp3,1 miliar di PAPBD mencapai Rp13,886 miliar. Besaran anggaran APBD TA 2018 untuk legislatif Labuhanbatu mencapai Rp15,697 miliar. Kemudian, APBD TA2019 sebesar Rp4,685 miliar sebelum perubahan.

"Ya, itu anggaran di sekretariat dewan termasuk untuk hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Labuhanbatu," ungkap Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Labuhanbatu, Indra Sila, melalui Kabid Anggaran Salman, kepada sejumlah wartawan Senin (29/7) di Kantornya.

Rendahnya kinerja DPRD itu menjadi sorotan khusus bagi kalangan tokoh muda di Labuhanbatu.

Indra Rinaldi Tandjung, salahseorang tokoh muda pemerhati pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu, Selasa (30/7) di Rantauprapat mengatakan, kalangan DPRD Labuhanbatu seharusnya mampu mengimbangkan kenaikan penggunaan dana yang dipakai dengan kemampuan keuangan daerah itu.

"DPRD harus melihat kondisi keuangan Kabupaten Labuhanbatu tersebut," sebutnya.

Dia juga mengatakan bahwa, jika mungkin dana belanja harus ditingkatkan, seharusnya kalangan dewan dapat mengimbangi dengan hasil kenerjanya.

"Jadi, kalangan DPRD seharusnya mengetahui dana idealnya. Mesti ideal dalam mengimbangkan segi pendapatan dan belanja yang sudah terlalu besar ditanggungkan dalam beban APBD, paparnya.

Oleh karena itu, kata dia, kalangan DPRD mesti rasional. Peningkatan yang cukup signifikan dalam kenaikan belanja DPRD harus rasionalisasi berprinsip keadilan.

"Karena, uang itu uang rakyat dan harus dikembalikan ke rakyat melalui pengalokasian dana ke sektor pelayanan publik," beber Indra.

Dia juga menilai Bimtek yang setiap tahun diselenggarakan dan diikuti kalangan DPRD merupakan ‘judul’ untuk meningkatkan jumlah beban belanja untuk Legislatif, tanpa mengimbangi kualitas yang didapat dari kegiatan itu. Bahkan, belum berhasil mensahkan satu produk hukum berupa peraturan daerah sebagai usulan kalangan legislator Labuhanbatu.

"Seharusnya dipertanyakan hasil yang diperoleh dari mengikuti beberapa kali pelaksanaan Bimtek. Dengan mengikuti Bimtek kalangan dewan sejatinya sudah mampu menghasilkan produk Peraturan Daerah (Perda) dari kalangan DPRD sendiri," pungkasnya. (AL/MK)
Sebarkan:

Baca Juga

Komentar

Berita Terbaru