 |
| Drs. Al Fuad Nasir |
Langkat, Metrokampung.com
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Langkat disorot, karena dari tahun 2014 sampai 2018 peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Langkat terus terkendala. Hal itu antara lain disebabkan karena penentuan target PAD tersebut belum mencerminkan potensi yang sebenarnya.
Yang jadi pertanyaan, mengapa hal itu terjadi, bahkan sampai berulang- ulang seperti itu. Hal itu dapat dilihat dalam Laporan Keuangan Pemkab Langkat dari tahun 2014 sampai 2018 yang nyaris sama, bahkan sampai 'titik komanya' sehingga terkesan seperti ' dicopy paste' saja.
Penilaian itu disampaikan oleh Wakil Sekretaris PW Parmusi (Persaudaraan Muslimin Indonesia) Sumut dan Ketua GeRAH (Gerakan Rakyat Arus Bawah). Kabupaten Langkat, Drs. Al Fuad Nasir kepada para wartawan dalam acara Diskusi Publik yang dilaksanakan di Stabat, Senin (5/8) yang lalu.
Karena itu, Fuad pun menilai data potensi itu validitasnya diragukan, bahkan terkesan asal- asalan. Yah, kenapa bisa seperti itu, padahal di OPD Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Langkat ada program Peningkatan Kapasitas SDM /Aparatur yang menelan dana sebesar Rp.193.500.000,-.dan program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi dengan anggaran Rp.459.840.000,-.
“Out come dari program tersebut adalah peningkatan SDM Aparatur dalam Pengeloaan Pajak Derah dan Retribusi Daerah, sedangkan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi salah satu out comenya fokus pada inventarisasi data potensi pajak daerah dan retribusi daerah. Dari sini diharapkan agar pelatihan itu bisa meningkatkan PAD. Namun, pada kenyataannya tidak. Jadi, apa gunanya dilakukan kalau tidak menghasilkan apa- apa,” ujarnya.
Permasalahan yang lain, kurangnya kesadaran wajib pajak/ retribusi untuk membayar pajak/ retribusi, pelayanan yang masih belum prima, terbatasnya Sumber Daya Manusia sebagai pelaksana operasional di lapangan.
Lalu, belum dimilikinya data base mengenai sumber- sumber PAD serta belum efektifnya Sistem Pengendalian dan pengawasan di lapangan.
"Aneh kan, sampai sekarang data basenya saja belum ada. Lalu, sistem pengendalian dan pengawasan di lapangan belum efektif. Lalu, masih terbatasnya SDM sebagai pelaksana operasional di lapangan, padahal ada program peningkatan kapasitas SDM aparatur dengan anggaran sebesar Rp. 193.500.000,- dan program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dengan intensifikasi dan eksentifikasi dengan anggaran Rp. 459.840.000,- Berarti out come-nya tidak sesuai, sehingga tidak patut untuk dilaksanakan," ujarnya.
Merujuk pada dokumen Laporan Keuangan Pemkab Langkat tahun 2014 dan tahun 2018 yang disampaikan kepada DPRD kab.Langkat dalam rangka Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab.Langkat tahun 2014 dan tahun 2018, permasalahan yang dihadapi dalam upaya meningkatan PAD di Kab.Langkat pada tahun 2014 dan tahun 2018 sama, tidak ada perubahan sedikitpun, bahkan sama sekali tidak ada perbaikan. Ironisnya, dalam dokumen laporan keuangan tersebut kalimat dan titik komanya persis sama, sehingga patut diduga hanya copy paste saja.
“Yah, kalau dikaji dari asfek hukumnya, hal itu bisa menimbulkan masalah, karena dari program dan kegiatan tersebut patut diduga dana yang dikeluarkan ‘hanya terbuang sia- sia’ alias mubazir, karena out comenya tidak jelas.
Tapi aneh dan bin ajaib, walaupun dinilai sebagai ' program yang gagal' dan mubazir, tapi program itu tetap saja dilaksanakan. Karena itu, patut diduga program itu memang sengaja dilakukan untuk 'mengait' uang negara.
"Jadi, seperti ajang permainan yang sengaja dibuat oleh para pejabat. Inilah yang kita sesalkan," ujarnya.
Karena itu, Fuad pun menambahkan, kinerja Inspektorat pun patut dipertanyakan, karena fungsinya sebagai Satuan Pengawas Internal Pemkab. Langkat.
" Ya, jadi apa kerja mereka, karena mereka adalah Satuan Pengawas Internal di Pemkab Langkat" ujarnya.
Pelatihan Diperlukan Agar Tidak Gaptek
Nah, terkait dengan hal tersebut, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat, dra. Muliani. S ketika dikonfirmasi, Selasa (6/8), di kantornya mengatakan, pelatihan memang harus terus dilakukan agar para personil tidak gaptek (gagap teknologi) dan bisa mengikuti perkembangan IT.
“ Yah, sekarang ini kan memang eranya IT. Jadi, semua serba IT. Karena itu, kita harus terus belajar agar tidak ketinggalan dengan kemajuan IT. Selain itu, peraturan yang dibuat pun terus berubah. Jadi, belum lagi peraturan yang satu dikuasai, sudah ada lagi keluar peraturan yang baru,” ujarnya.
Karena itu, Muliani pun menegaskan, tidak ada yang mubazir. Diklat dan bimtek harus terus dilakukan. Apalagi jika dilihat dari target dan realisasi PAD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat yang terus bertambah setiap tahun.
Ya, Buktinya Muliani pun menambahkan, untuk P APBD Tahun 2019 yang saat ini sedang dibahas di DPRD Kabupaten Langkat, ada penambahan target PAD sebesar Rp. 5,7 M.
“ Ya, memang belum diputuskan (diketok), tapi itulah gambarannya. Kami terus dituntut agar dapat meningkatkan target dan realisasi PAD pada setiap tahunnya. Karena itu, apakah sudah dilihat berapa target PAD yang dibebankan kepada kami dan berapa realisasinya, paling tidak dalam 5 tahun terakhir ini ? Yah, pada kenyataannya target dan realisasinya terus meningkat,“ ujarnya. (BD/MK)
.jpg)
