SUMUT

NASIONAL

Belum Kerja, DPRD Sumut Sedot Rp 1,7 M Beli Baju Dinas

Kamis, 19 September 2019 | 22.23 WIB
Kali Dibaca |

Direktur Eksekutif Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Sumatera Utara, Rurita Ningrum

Medan, metrokampung.com
Sebanyak 100 anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara yang baru dilantik, Senin 16 September 2019 lalu, telah menerima sejumlah fasilitas meski belum melakukan apapun.

Pertama, dapat baju atau pakaian dinas harian (PDH) untuk pimpinan maupun anggota, pakaian sipil harian (PSH) untuk pimpinan dan anggota, kemudian pakaian sipil harian (PSH) untuk pimpinan dan anggota, lalu pakaian sipil resmi (PSR) lengan panjang dan pakaian sipil lengkap (PSL).

Uang yang dihabiskan untuk empat item itu mencapai Rp 1,7 miliar, dengan rincian PDH sekira Rp 291 juta, PSH biayanya Rp 588 juta, PSR biayanya Rp 297 juta dan PSL biayanya Rp 596 juta.

Direktur Eksekutif Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Sumatera Utara, Rurita Ningrum mengkritik besarnya biaya yang dihabiskan untuk 100 anggota DPRD.

Pengadaan itu sudah selesai ditenderkan, bahkan sudah dibagikan

"Ini artinya uang pajak rakyat sudah dinikmati oleh wakil rakyat sebelum wakil rakyat atau DPRD Sumatera Utara itu bekerja, sama sekali belum melakukan apa-apa. Bayangkan saja nilai total pakaian dinas sebanyak empat stel senilai Rp 1,7 miliar," kata Rurita, Kamis 19 September 2019.

Bila dicermati dengan saksama, manfaat dari fasilitas anggaran yang diberikan kepada DPRD Sumatera Utara periode 2019-2024, tidak ada hubungannya dengan basis kinerja.

"Kita semua berharap marwah DPRD Sumatera Utara nantinya terjaga dengan baik dengan adanya fasilitas yang diberikan oleh rakyat ini, jangan ada lagi anggota DPRD yang di- "sekolah"-kan oleh KPK, atau malas-malasan hadir mengikuti rapat-rapat pembahasan kebijakan anggaran yang pro kepada rakyat miskin dan marginal," ucap Rurita.

Menurut dia, anggaran untuk fasilitasi DPRD bukan hanya pakaian dinas, nantinya mereka akan menikmati anggaran mobil dinas, sewa rumah dan biaya-biaya perjalanan dinas yang sepenuhnya ditanggung oleh pajak rakyat dan tertampung dalam APBD setiap tahunnya.

"Rakyat dan FITRA Sumatera Utara akan memantau kinerja anggota DPRD ini selama lima tahun ke depan, kita akan lihat anggota DPRD mana yang aktif memperjuangkan hak-hak rakyat melalui fungsi DPRD untuk budgeting dan legislasi, termasuk anggota DPRD yang selalu aktif melibatkan masyarakat dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Bagaimana pun daulat rakyat atas anggaran ini," kata dia.

Kepala Subbagian (Kasubbag) Perlengkapan Sekretariat DPRD Sumatera Utara, Irianto membenarkan adanya pengadaan baju dinas 100 anggota dewan. "Pengadaan itu sudah selesai ditenderkan, bahkan sudah dibagikan," ucapnya.(rel/sim/mk)
Sebarkan:

Baca Juga

Komentar

Berita Terbaru