SUMUT

NASIONAL

TBUPP Jangan Jadi Pelobi Hutang Daerah

Rabu, 25 September 2019 | 13.24 WIB
Kali Dibaca |

Kiri Joni Iskandar. Kanan MAS Nainggolan

Batu Bara-Metrokampung.com

Rencana Pemkab Batu Bara melakukan pinjaman ratusan miliar ke pihak ketiga terus menuai pro kontra dikalangan masyarakat Kabupaten Batu Bara.

Joni Iskandar seorang aktivis muda Kabupaten Batu Bara melalui cuitannya di medsos, Rabu (25/09) mengkritisi kinerja TBUPP besutan Bupati Batu Bara Ir H. Zahir MAP agar jangan menjadi pelobi hutang daerah.

"APa Guna nya TBUPP yang diciptakan Bupati, apakah untuk melobi Hutang Tersebut? Kita harapkan tidak, dengan Anggaran Rp.1,3 Miliyar seharusnya dpt menghasilkan PAD Yang besar jika anggaran TBUPP tersebut kita investasi atau menciptakan Usaha Daerah Baru. Bukan malah menciptakan Hutang dn membebani APBD PEMKAB.BATU BARA dengan membayar Bunga Rp.11,3 Miliyar Pertahun", cuitnya.

Dipertanyakannya apakah Tim sudah mengkaji ke kabupaten lain yang melakukan hal yang sama. "Lihat saja, Kabupaten Simalungun, melakukan pinjaman hutang kepada PT SMI yang sama, bahkan mereka Disclimer dan tiap tahun APBD Kabupaten  Simalungun tersedot untuk membayar Hutang itu (yang)  hanya  Sekitar Rp.160 Miliyar saja.

Joni Iskandar mengatakan disinilah dilihat piawai atau tidaknya seorang pemimpin/Kepala Daerah.
"Jika ia piawai dalam memimpin, kita bisa melihat dengan kebijakan memanfaatkan aset dan hasil daerah untuk meningkatkan PAD suatu Daerah tersebut", sebut Joni.

Dikatakannya dengan penghasilan PAD Daerah yang meningkat serta di topang oleh dana dari pusat Non Pinjaman (Hutang) misalnya Dana Alokasi Umum (DAU), bahkan bijak dan mempunyai atau melobi jaringan Luar negeri untuk mendapatkan Dana Hibah ke Daerah disitu kita melihat cara dan kebijakan kepemimpinan Kepala Daerah tersebut.

Menurut Joni  Iskandar yang paling urgen di Kabupaten Batu Bara sebenarnya ialah lapangan pekerjaan.

Seharusnya menurut Joni Bupati dan Wakil Bupati piawai menciptakan lapangan pekerjaan, sebab kemakmuran suatu Daerah itu salah satu indikator nya adalah tingkat pengangguran.

Argumen Joni  jika tingkat pengangguran ditekan dn lapangan kerja diciptakan serta merta Daerah itu akan makmur dan sejahtera pastinya tingkat kriminalitas persentasinya berkurang.

Jadi - lanjut Joni Iskandar -  flesback selanjutnya, dirasa tidak ada urgensinya untuk melakukan pinjaman Hutang sebab jika itu terjadi akan menambah Preseden dan catatan buruk kepada pewaris anak cucu kita nanti.

Pendapat Joni Iskandar tentang pinjaman luar negeri ditentang pemerhati sosial dan pembangunan Kabupaten Batu Bara MAS Nainggolan yang menyebutkan dana hibah luar negeri itu diatur dalam undang, tidak ada wewenang daerah tentang dana luar negeri.

Sedangkan mengenai peningkatan PAD dikatakan Nainggolan harus menyiapkan fasilitas terdahulu baru.

Perbandingan yang diajukan Joni Iskandar yang menyebutkan Kabupaten Simalungun dijawab Nainggolan dengan mengatakan jika perbandingan dengan Simalungun harus di lihat luas daerah dan jumlah penduduknya dengan Batu Bara.(eaps/mk)
Sebarkan:

Baca Juga

Komentar

Berita Terbaru