Medan, metrokampung.com
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumatera Utara telah mengirimkan hasil audit kasus dugaan korupsi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Bumi Bangunan (PBB) Kabupaten Labuhan Batu Selatan (Labusel) dan Labuhan Batu Utara (Labura), ke Ditreskrimsus Polda Sumut.
Direktur Reskrimsus Polda Sumut Kombes Pol Roni Samtana mengakui kalau hasil audit BPKP soal kerugian negara dari dugaan korupsi DBH PBB Labusel dan Labura sudah keluar.
"Kalau tidak salah, kerugian negara DBH Labura lebih kurang Rp 2 miliar sedangkan Labusel lebih kurang Rp1 milyar," kata Kombes Pol Ronny Samtana kepada wartawan, Kamis (3/10/2019).
Disebutkan, mengingat kasus ini melibatkan bupati, maka pekan depan kasusnya akan digelar di Mabes Polri.
"Pekan depan kita akan gelar di Mabes Polri, untuk menentukan status hukum mereka (bupati)," katanya.
Jika statusnya sudah menjadi tersangka, sebut Ronny, prosedur pemanggilan dilakukan melalui Mendagri.
"Kalau sudah tersangka, pemanggilan dilakukan atas seizin Mendagri," sebutnya.
Kombes Ronny Samtana mengaku optimis kasus dugaan korupsi DBH PBB Kabupaten Labuhan Batu Selatan (Labusel) dan Labuhan Batu Utara (Labura) diselesaikan sampai tuntas ke persidangan. "Kita optimis, tidak perlu tergesa-gesa. Yang pasti kasusnya terus jalan," sebutnya.
Ronny mengaku sampai saat ini pihaknya tidak mendapat hambatan dalam menangani kasus itu.
"Kita tidak pernah merasa diintervensi. Kasusnya berjalan cukup cepat, tidak ads hambatan," pungkasnya.
Seperti diketahui, pihak Dit Reskrimsus Polda Sumut sudah melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Labura Khairuddib Syah Sitorus dan Bupati Labusel Wildan Aswan Tanjung
"Kita juga sudah memeriksa Bupati Labura Khairuddin Syah Sitorus dan status yang bersangkutan masih sebagai saksi," kata Direktur Reskrimsus Polda Sumut Kombes Pol Rony Samtana, Minggu (28/4/2019).
Ia mengaku Bupati Labura dan Labusel diperiksa Ditresrimsus Polda Sumut sebagai saksi kasus DBH Tahun Anggaran 2013-2015.
Mengenai sudah berapa saksi yang diperiksa selain kedua bupati ini, mantan penyidik KPK ini mengaku, pihaknya sudah melakukan pemeriksaan sebagai saksi kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Labura, Kepala Dinas Pendapatan Labura, serta beberapa pejabat di lingkungan Pemkab. (dra/mk)
