 |
| Gerakan #Bergotongroyong menggelar konfrensi pers di sekretariat sementara mereka di Jalan HM Jhoni, Medan. |
Medan, metrokampung.com
Gerakan #Bergotongroyong mengajak seluruh pihak, menghentikan propaganda menakutkan terkait pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Seharusnya, seluruh pihak, terutama pemangku kepentingan, lebih membangun kepercayaan masyarakat untuk bersama bergotong royong, mencegah dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19, dimulai dari kawasan terkecil seperti tingkat lingkungan, atau dusun.
Koordinator Gerakan #Bergotongroyong Bobi Septian menyebutkan, saat ini harusnya dijadikan sebagai momentum terjalinnya kerja sama untuk pencegahan dengan melibatkan peran aktif masyarakat.
"Bantuan tidak akan pernah cukup. Sehingga yang dibutuhkan adalah pola pencegahan yang efektif dan efisien. Pemerintah dan masyarakat saling sinergi untuk menjamin keberlangsungan hidup bersama," ungkapnya kepada wartawan di Posko Bergotong Royong, Garasi Mataniari, Medan, Minggu (5/4/2020).
Menurut Bobi, saat ini masyarakat sudah dicekam rasa ketakutan berlebihan. Di sisi lain, ada kebutuhan ekonomi yang diikuti dengan naiknya harga-harga dan akan mengalami kelangkaan.
"Bahkan perusahaan kini juga terancam tidak mampu membayar gaji disebabkan ketiadaan produksi," sebutnya.
Akumulasi ini jelas dia, tentunya akan berdampak lebih buruk bila pemerintah tidak sigap dan tegas menyikapi keadaan ini. Karena beberapa momentum seperti Ramadan, Idul Fitri dan kenaikan kelas siswa sekolah akan banyak membutuhkan biaya bagi masyarakat.
"Sehingga dibutuhkan sebuah manajemen yang bisa menekan tingkat kepanikan dan harapan bagi kelangsungan hidup masyarakat. Ini harus dilakukan hingga ke tingkat lingkungan dan melibatkan stakeholder. Dari pada melakukan penyemprotan di jalan yang saya kira buang-buang waktu, tidak tepat sasaran dan tidak menghilangkan ancaman," jelasnya.
Untuk itu ia menerangkan, Gerakan #Bergotongroyong menyumbangkan gagasan berupa modul pencegahan yang terintregrasi antara pendataan kesehatan hingga kondisi sosial ekonomi masyarakat sampai pada tingkat lingkungan. Ia mengaku, pihaknya juga sudah mendesain modul aplikasi yang bisa direplikasi dalam pencegahan pandemi Covid-19.
"Tinggal pemerintah siap atau tidak merespon hal itu," tuturnya.
Bahkan bobi mengaku, ada pejabat pemerintah kelas atas yang mengitimidasi, menyudutkan dan memarahinya dengan berbagai kalimat tidak pantas karena dikritisi.
Padahal, #Gerakan bergotoyong sejauh ini, dalam rangka membantu pemerintah untuk mengatasi kegagapan dlam menangani persoalan Covid-19 ini, mereka telah memproduksi secara mandiri ribuan masker, hand sanitaizer, disinfektan, dan juga penyediaan tempat cuci tangan pakai sabun untuk fasilitas umum. Aktivitas ini sendiri sudah mulai mereka lakukan sejak akhir Februari lalu.
Ia menambahkan, semua ini dikelola dari hasil donasi para donatur yang jumlahnya hanya Rp24 juta. Selain itu gerakan ini juga telah mendistribusikan bantuan berupa 90 paket sembako, 6.000 hand sanitaizer, 12.000 masker dan pembangunan dua unit tempat cuci tangan umum.
Begitu juga untuk disinfektan, Gerakan #Bergotongroyong telah melakukan penyemprotan di lima Kecamatan, yakni Medan Kota, Medan Area, Medan Timur, Medan Perjuangan, dan Pancurbatu Kabupaten Deliserdang.
"Saat ini ada 10.000 masker masih tahap produksi, stok hand sanitaizer dan disinfektan ada 100 liter. Adapun wilayah yang tersentuh distribusi hand sanitaizer dan masker sudah menjangkau luar Kota Medan, antara lain Tanjung Pura, Binjai, Padang Sidempuan, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Batu Bara, Pekanbaru, Palembang, dan Jakarta," pungkasnya.
Sementara itu, Advisor Gerakan #Bergotongroyong Darma Lubis, mengajak warga Medan untuk terus meningkatkan kewaspadaannya dalam menghadapi situasi pandemi Covid-19, sembari terus mempelajari bentuk-bentuk pencegahan yang efektif.
"Waspada, bukan takut. Karena ketakutan hanya akan menghilangkan kewaspadaan, bahkan daya hidup dan imunitas akan menurun. Kalau kewaspadaan yang dibangkitkan, maka kesiapsiagaan yang timbul," tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, psikolog Indo M Siregar SPsi MPsi menerangkan, informasi yang tanggung dan tidak sistematis telah membuat kepanikan di masyarakat. Sebab, setiap orang mempunyai kondisi psikologis yang berbeda dari satu dengan yang lain.
"Informasi yang begitu deras yang tidak tersaring akan menimbulkan kecemasan yang semakin meningkat sehingga mempengaruhi imun tubuh," terangnya.
Karena menurut dia, baru ditetapkan sebagai Orang Dalam Pemantauan (ODP) saja sudah ada penolakan, pengucilan bahkan stigma di masyarakat. Hal ini dikhawatirkan akan terus muncul, sehingga nantinya justru membuat takut masyarakat mengakses layanan kesehatan.
"Karena masalah ini tidak akan selesai kalau semua orang takut mengakses layanan kesehatan," imbuhnya.
Selama ini, sambung dia, ada pola di masyarakat yang tidak sehat, seperti batuk dan bersin yang asal-asalan dan harus diubah. Oleh karena itu, sosial distancing dan tetap di rumah memang adalah salah satu cara, tetapi juga informasi harus tetap disampaikan ke masyarakat.
"Memunculkan rasa takut itu oke, tapi setelah itu perlu dievaluasi lagi. Karena kalau hanya sekadar takut, dikhawatirkan akan menciptakan konflik sosial," pungkasnya. (dra/mk)
