SUMUT

NASIONAL

Tidak Memiliki Anggaran, Bupati Dairi Fokuskan Bansos Dari APBD ke Kelurahan

Selasa, 05 Mei 2020 | 21.01 WIB
Kali Dibaca |


Dairi, metrokampung.com
Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang akan di suport dari APBD Kabupaten Dairi untuk mendapat Bantuan Sosial (Bansos) tunai akibat dampak wabah Virus Coronaa (Covid-19) sebanyak 3.965 KK.

 “Ini terperivikasi di tingkat kelurahan, sebab mereka tidak memiliki anggaran jadi harus ditampung melalui APBD Kabupaten Dairi,” kata Bupati Dairi, Dr Eddy Keleng Ate Berutu usai mengikuti rapat Vidio Conference dengan Bupati/Walikota se-Sumatera Utara yaang dipimpin Gubernur, Edy Ramayadi, Senin (4/5/2020).

Sementara untuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial  (DTKS) semula 19.382 KK, saat ini yang terperivikasi masih 11.636 jadi masih ada gab atau jarak yang belum terperivikasi dan itu tengah dilakukan pendataan ulang.

 “Kemudian hal lain adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang saat ini sedang dilakukan pendataan, karena memang lumayan sedikit sulit dan harus  ada musyawarah desa dan lain lain.


 “Untuk sementara tahap awal penyaluraan Bansos Tunai akan kita fokuskan dulu di tingkat kelurahan,” ujar Eddy Berutu.

 Namun, ada beberapa usulan yang diutarakan adalah mengadopsi beberapa kabupaten dibeberapa daerah, dimana proses pendataan kombinasi dalam rrti pendataan dilakukan secara berjenjang.

 Pendataan yang dilakukan di setiap desa itu diminta, agar dipublikasikan dengan cara ditempelkan di lokasi atau tempat strategis yang dapat di jangkau oleh masyarakat.

 “Kita percaya terhadap para Kepala Desa untuk lebih jeli mendata masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan. Namun, demikian kita dorong transparansi agar itu ditempel, sehingga kontrol sosial dapat berjalan. Dimana nantinya untuk tahap 2 dan 3 tidak terdapat masalah lagi. Jadi bagi masyarkat yang belum tercatat oleh pemerintah desa, bisa segera melaporkannya,” sebut Eddy Berutu.

 Lebih lanjut Eddy Berutu mengatakan, sekarang ini Pemkab Dairi masih menunggu data keluarga yang dapat di suport oleh anggaran provinsi, disebabkan keterbatasan anggaran.

“Saat ini masih kami bahas bersama tim, bila masih sempat melalui pembahasan di Pemkab Dairi, melaui suport anggaran provinsi kami meminta Bansos dalam bentuk tunai dengan anggaran 600 ribu per KK, agar lebih seragam sehingga pengaturan logistiknya lebih mudah,” pungkasnya.

Gubernur Sumut, Edy Ramayadi sebelumnya menyampaikan kepada Bupati dan Walikota melalui Vidcon, bahwa sekarang ini ada bantuan-bantuan yang dilakukan oleh BUMN dan mentri terkait di dalamnya. Namun, data yang ada sekarang ini yang belum singkron dan masih sulit dijadikan referensi. Sehingga bantuan tersebut belum bisa disalurkan.

“Oleh karena itu, saya mengambil langkah dengan dana yang saya siapkan sebanyak 300 milyar, untuk memberikan jaring pengaman sosial untuk seluruh rakyat kita di Sumut ini,” kata Edy.

Data itu menurut Edy, terus bertambah dan sampai saat ini mencapai 1.321.000 orang. Untuk itu perlu melibatkan TNI-Polri untuk mendata secara riil di daerah.

“Kepada Bupati/Walikota tolong dibantu. Saya berharap data itu riil, kepada saudara-saudara kita dan rakyat-rakyat  kita yang perlu bantuan,” tegas Edy.

Disebutkan Edy, kalau jumlah rakyat yang perlu dibantu sebanyak satu juta orang, misalnya kalau satu paket dibuat Rp. 300 ribu berarnti sudah 300 milyar dananya.

“Jadi saya berharap jumlah paket bantuan yang akan dibagi harus dibagi dengan jumlah rakyat kita,” ucap Edy.

Menurut Edy, dana 300 Milyar Ini hasil dari refocusing yang disiapkannya  untuk jaring pengaman sosial tahap pertama. Edy juga akan menyiapkan tahap ke 3, yakni stimulus ekonomi terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di Sumut.

Karena akibat dampak Covid-19, kalau dibiarkan akan pailit dan dampaknya banyak rakyat yang bekerja terkena PHK di perusaah tersebut.

“Untuk itu kita akan siapakan fasilitas-fasilitas, agar persuhaan tersebut mampu bertahan selama dampak Covid-19. Kita harus bantu perushaan itu, contohnya bila harus impor, kita akan komunikasikan dengan Dinas Perpajakan dan Mentri Keuangan, sehingga ada keringanan untuk perusahaan-perusahaan itu," terang Edy.

Edy berharap, kepada bupati/Walikota tidak berfikir sektoral saja, tapi bicara riil. “Untuk itu saya perlu masukan apa yang saya sampaikan ini khusus tentang jaring pengaman sosial ini,” tambahnya.(vikram/mk)
Sebarkan:

Baca Juga

Komentar

Berita Terbaru