 |
| Ketua Fraksi gabungan Partai Persatuan Pembangunan Indonesia (F-PPI) DPRD Deliserdang, Misnan Al Jawi. |
Lb Pakam, metrokampung.com
Direncanakan, Rabu (3/6/2020) DPRD Deliserdang akan membentuk panitia khusus (Pansus) pengawasan anggaran Covid-19 atau pengawasan penanganan Covid-19 guna mengawasi alokasi anggaran penanganan yang digunakan secara benar.
Salah satu dibentuknya Pansus Covid-19 ini didasari kinerja tim Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan (GTPP) Covid-19 Deliserdang, khususnya Dinas Kesehatan yang menjadi sorotan dinilai tidak valid. Itu sebabnya anggota DPRD Deliserdang ingin mengetahui sejauh mana alokasi anggaran Alat Pelindung Diri (APD) di masing-masing Puskesmas.
Sebab berdasarkan informasi di lapangan, APD selalu kekurangan hingga berbagai pihak swasta maupun pribadi masyarakat memberikan bantuan ke Puskesmas.
Hal ini disampaikan sejumlah anggota DPRD Deliserdang dari Fraksi Gabungan Partai Persatuan Pembangunan Indonesia (F-PPI), Misnan Al Jawi dan anggota DPRD Deliserdang dari PKB, H Rakhmadsyah.
Misnan mengatakan, mereka akan melakukan rapat dengan berbagai fraksi-fraksi di DPRD Deliserdang untuk membentuk pansus pengawasan anggaran Covid-19 atau pengawasan penanganan Covid-19 guna mengawasi alokasi anggaran penanganan Corona.
"Jadi begini ini (Pansus) usulan dari kawan kawan supaya kita DPRD bentuk pansus Covid-19. Kita ingin mengetahui langsung tentang bagaimana penyaluran sumber dana dari APBD ataupun dari dana desa ke masyarakat. Apakah betul-betul sampai dengan sasaran yang tepat dilakukan oleh Pemkab Deliserdang. Karena kita lihat juga banyak yang layak dapat tapi tidak dapat," kata Misnan.
Menurut Misnan, sudah sewajarnya DPRD mengawasi ataupun monitoring anggaran APBD untuk penanganan Covid-19. Nnantinya DPRD Deliserdang akan turun ke kecamatan menyikapi permalasahan yang ada, termasuk mengenai APD di berbagai Puskesmas.
"Termasuk mengenai APD yang mau kita lihat ke lapangan.Kan dana dari APBD itu tidak hanya untuk bantuan sosial melainkan juga untuk dana pembelian untuk APD. Bahkan, kami sebagian sudah ke kecamatan. Mereka mengaku dari Puskesmas itu belum ada bantuan APD itu dari Gugus Tugas. Kita hanya mendengarkan banyak relawan-ataupun donatur dari perusahaan swasta membantu APD," papar Misnan.
Dengan Pansus ini, Misnan berharap dapat memonitoring termasuk mengenai APD supaya teransparan anggaran. Jangan sampai terjadi kalau bantuan dari pihak swasta, tapi dikatakan alokasi dari Dinas Kesehatan.
"Dengan Pansus inilah kita bisa monitoring langsung. Kita panggil mereka (Dinas Kesehatan) kita RDP kan. Kita turun ke lapangan, sehingga kita bisa tau langsung RAB (Rencana Anggaran Belanja) itu berapa sebetulnya. Karena RAB Covid-19 itukan kita belum dapat. Pansus ini semata-mata bukan untuk anggota DPRD, tapi memang semata mata untuk rakyat Deliserdang karena banyak juga masyarakat yang mengeluh," ungkapnya.
Serupa disampaikan Rakhmadsyah. Dirinya mengaku sangat setuju Pansus Covid-19 ini dibentuk dan secepatnya terealisasi.
"Sangat setuju karena untuk meningkatkan pengawasan terhadap anggaran yang dipakai mereka (Pemkab Deliserdang)," ujarnya.
Sebab, tambah Rakhmadsyah, ada beberapa kinerja yang tergabung dalam tim GTPP Covid-19, khususnya Dinas Kesehatan yang tidak valid.
"Soalnya ketika melakukan rapid tes hasilnya reaktif, tapi pada rumah sakit lain hasilnya negatif. Bahkan kemarin hasil swab dikatakan positif, kok tiba-tiba swab sendiri bisa negatif. Ada apa ini kok bisa begitu," sebut Rakhmadsyah.
Sementara Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Deliserdang, Rahmad Nasution mengakui salah satu anggota DPRD Deliserdang yang sebelumnya swabnya diambil oleh Dinas Kesehatan Deliserdang dan hasilnya dikatakan positif. Namun ketika dilakukan pengambilan swab secara mandiri di rumah sakit Murni Teguh hasilnya negatif Covid-19.
Ketika dimintai tanggapannya terkait akan dibentuknya Pansus Covid-19, juru bicara penanganan Covid-19 Pemkab Deli Serdang, Haris Binar Ginting tidak dapat dihubungi.(dra/mk)
