Tanah Kebun PT PSU Diduga Dijual untuk Jalan Tol

Editor: metrokampung.com
Aktivitas dump truk dan escavator di lahan milik PT PSU yang diduga merupakan galian C ilegal.
Lb Pakam, metrokampung.com
Areal kebun sawit milik PT Perkebunan Sumatera Utara (PSU) di kawasan Laut Tador dan Tanjungkasau, Kabupaten Batubara diduga berubah fungsi menjadi lahan galian C ilegal.

Pantauan di lapangan, hal itu terindikasi dari banyak dump truk yang keluar masuk lahan tersebut setiap harinya.

Dari hasil investigasi, diduga bebasnya dugaan praktik jual tanah perkebunan itu, kabarnya berlindung dibalik proyek replanting yang ujung-ujungnya menjadi pekerjaan pembersihan lahan dari spora ganodherma (jamur).

Tanah itu kabarnya dijual ke pihak PT Waskita dan PT PP untuk kepentingan pembangunan jalur tol. Karena ternyata, agar jalan tol kuat dan ketika dilalui berayun, maka konstruksi dasarnya harus memakai bahan spora ganodherma dan gulma.

Data yang dihimpun di lapangan, kabarnya kegiatan yang legalitasnya belum jelas itu, dilakukan oleh PT Kartika Berkah Bersama (KBB) berkedudukan di Jalan Bhakti II, Desa Sekip, Kecamatan  Lubukpakam, Kabupaten Deliserdang.

Ironisnya, pihak BUMD itu seolah 'tutup mata'. Indikasi itu terlihat dari aktivitas itu yang mulai berlangsung sejak Oktober 2019, hingga kini masih terus berlangsung secara bebas.

Menyangkut hal ini, termasuk untuk mengetahui secara pasti pekerjaan itu secara detail, legalitasnya, juga mengenai indikasi penjualan tanah yang kini mulai merebak, Direktur Utama PT PSU Arif Gazali lewat tanya jawab via WhatsApp kepada wartawan Senin (24/8/20) membantah keras.

"PSU tdk pernah jual tanah. PSU replanting dengan buang semua spora-spora ganodherma dan ditanam kembali dengan system Big Hole. Kami senang kalau ada yang mau bantu keluarkan semua spora ganodherma yang ada di tanah dan harus bersih sehingga kedepannya tanaman terbebas dari penyakit ganoderma," sebutnya.

Ketika disinggung tentang peran PT KBB dan Surat Perintah Kerja (SPK) yang menyertai kegiatan itu, Gazali mulai menjelaskan secara melebar.

"SPK nya adalah, semua kerja gratis, kalau ada yang mau kerja seperti itu kami senang banget, tapi kebanyakan hanya mau tanahnya saja dan tidak mau kerja buat Big Hole Wah, hebat banget kepedulian kalian ya," ucapnya.

Tapi saat dijelaskan bahwa yang dilakukan bagian dari konfirmasi dan fungsi wartawan sebagai sosial kontrol, pejabat yang pernah bertugas di Papua ini mulai paham.

"Mantab kalau gitu, PSU sangat terbantu bisa replanting tanpa keluar biaya, dan ini baru pertama di Sumut bisa kerja dan gratis, bahkan dapat hibah 1 unit Bulldozer," akunya.

Hanya saja Gazali enggan menyebutkan dasar dari pemberian hibah itu. Ditanyakan kembali soal aktivitas PT KBB tentang dugaan menjual tanah dari lahan PSU, ia malah menyinggung soal korupsi di tubuh PSU.

"Aset PSU ada indikasi dikiripsi pada saat beberapa tahun lalu dan ini mau kita bongkar siapa yg korupsi tersebut. Kalau di PSU tdk ada galian C, limbah yang mrk keluarkan terserah mereka mau dibuat apa, yang penting limbah tanah yang mengandung spora ganoderma harus bersih dari sekitar kebun PSU," dalihnya.

Lalu saat ditanya ada tidaknya kecurigaan PSU terkait banyaknya dump truk yang seliweran di lahan milik mereka bukan hanya sekadar membuang spora ganoderma dan informasi tanah yang digali 7 meter dengan rincian 4 meter di atas dan 3 meter ke bawah permukaan tanah, Gazali mendadak berang.

"Lha, harus ngerti dulu apa itu ganoderma, baru bisa bicara pengendaliannya dan mana mungkin 7 meter. Jangan fitnahlah. Kalau 7 meter tidak akan bisa dibuat big hole," cetusnya.

Namun begitu dijelaskan bahwa yang dilakukan ini konfirmasi dan pemberitaan yang dimuat nanti sesuai jawabannya, Gazali kembali mereda.

"Iya mas, kalau sampean bilang 7 meter, ya itu sudah tidak mungkinlah, saya kira sampean bilang tadi 7 meter kedalamannya. Pembuangan spore ganoderma sekitar 1,5 meter sampai dengan maksimal 2 meter, tergantung kondisi permukaan tanah juga, jadi tidak bisa diratakan, kalau lahan yang rendahan/rawa, malah ditimbun agar rata dengan daratnya dan juga membuat suasana unaerob, sehingga spora bisa mati," urainya.

Sebelum menutup konfirmasi, kembali disinggung soal informasi kucuran dana replanting sebesar Rp 4 miliar. Tapi lagi-lagi dia menyebut semua gratis.

"Wah, kalau dihitung Kabag Produksi saya, untuk bisa replanting seperti saat ini, dana yang dibutuhkan hampir Rp 10 Miliar. Dan ini semua gratis. Wassalam," tutupnya. (dra/mk)
Share:
Komentar


Berita Terkini