SUMUT

NASIONAL

Bupati Ir.H.Zahir, MAP Terima 13 Ormas Islam Batu Bara Tolak Undang-undang Omnibus Law

Rabu, 14 Oktober 2020 | 20.49 WIB
Kali Dibaca |

Bupati IR.H.Zahir, MAP saat menera laporan tertulis penolakan UU Omnibus Law.

Batu Bara, Metrokampung.com
Sebanyak 13 Organisasi masyarakat (ormas) dan organisasi kepemudaan Islam se Kabupaten Batu Bara yang tergabung dalam  Organisasi Kemasyarakatan Islam (OKI)  menolak keras terciptanya Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) yang dinilai merugikan masyarakat dan buruh.

Ormas dan kepemudaan Islam diantaranya Muhammadiyah, Pemuda Muhammadiyah, Nahdatul Ulama (NU) Alwashliyah, Pemuda Alwashliyah, mahasiswa Awashliyah, BKRMI, Mimbar Dakwah menyampaikan sikap kepada Forkopimda Batu Bara yakni,  Bupati Ir.Zahir, MAP Ketua DPRD, M.Safii, SH, Kapolres AKBP Ikhwan Lubis, SH, MH, Dandim 0208/AS, Dan lanal Tanjung Balai di RM 100 Desa Tanjung Gading Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara, Selasa (13/12020).

Dalam pernyataan sikap, para Ketua ormas dan kepemudaan Islam meminta agar aspirasi penolakan UU Omnibus Law dibatalkan dan ditinjau ulang, judicial review.

Mereka juga minta Kapolres Batu Bara menyelidiki dan menyidik para perusuh aksi demo oleh elemen masyarakat yang terjadi di Gedung DPRD.

Cari dalang kerusuhan, yang tidak bersalah tolong di pulangkan kepada orang tuanya.

“Kami sangat menyayangkan aksi demo menimbulkan korban luka luka seperti Kasat Sabhara AKP DP Sinaga ,”ujar para pimpinan ormas.

Bupati Batu Bara Zahir didampingi ketua DPRD M Safii sepakat akan menyampaikan aspirasi  penolakan UU Omnibus Law ke Pemerintah Pusat, kedua pimpinan Batu Bara itu mengaku belum mengetahui apa apa isi UU Omnibus Law.

Forkopimda sangat apresiasi  atas pertemuan silahturahmi yang digagas ormas dan organisasi kepemudaan Islam Kabupaten Batu Bara.

Pada kesempatan itu, isi nota penolakan seluruh organisasi masyarakat dan organisasi kepemudaan Islam Batu Bara, meminta kepada DPRD Batubara untuk menyampaikan aspirasi penolakan organisasi masyarakat dan organisasi kepemudaan Islam terkait UU Omnibus Law yang dapat merugikan kaum buruh di Indonesia,kami bersepakat untuk menunggu Judicial Review.

Acara Silahturahmi di RM 100  dijaga ketat  seratusan aparat Polri, TNI, Satpol PP Batu Bara. Sebelumnya beredar isu akan ada aksi demo dari elemen masyarakat yang tergabung dalam AMPIBI di RM 100.Namun aksi demo tidak terjadi. (MK/DS)
Sebarkan:

Baca Juga

Komentar

Berita Terbaru