 |
| Menteri LHK, Siti Nurbaya (baju hitam) saat kunjungan kerja ke Humbahas di dampingi Bupati Dosmar Banjarnahor.Foto atas (Lahan Food estate) |
Humbahas, Metrokampung.com
Dalam kunjungan kerja Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, pada Sabtu,(12/6/2021) kemarin ke daerah se-kawasan Danau toba mengatakan akan melakukan evaluasi terhadap keberadaan TPL di Kabupaten Toba dan Food Estate di Kab. Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara.
Hal tersebut dikemukakan Politisi Nasdem itu saat menanggapi keluhan 23 komunitas masyarakat adat di sela-sela rapat pembahasan polusi lingkungan dan dinamika masyarakat seputaran Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Super Prioritas di Hotel Niagara Parapat, Minggu (13/06/2021) pekan lalu.
Pada kesempatan itu, komunitas masyarakat adat yang didampingi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Kelompok Studi Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) menyampaikan beberapa permohonan kepada pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yakni pertama, melepaskan wilayah masyarakat adat Batak dari Klaim Kawasan Hutan Negara, Konsesi PT TPL, Hak Pengeloaan BODT serta area pengembangan Food Estate, dan selanjutnya untuk diakui menjadi milik masyarakat adat. Kedua, mencabut Ijin Hak Pengelolaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) PT TPL. Ketiga, meninjau ulang kebijakan Penyediaan Kawasan Hutan Untuk Pengembangan Food Estate. Dan yang terakhir, melakukan program penghijauan di Pusuk Buhit dengan menanam buah buahan khas Tanah Batak sehingga berfungsi ekologis.
Menjawab aspirasi tersebut, Menteri LHK Siti Nurbaya menegaskan bahwa pihak nya akan melakukan evaluasi terhadap kesemua nya itu,termasuk keberadaan PT TPL dan juga Food Estate. Sebab menurutnya, Presiden dan kementerian LHK sangat memperhatikan terjaganya kelestarian hutan alam.
Menyoal penyelesaian konflik di Kabupaten Toba dan Kalimantan Tengah, Siti mengaku akan melakukan penanganan khusus, agar menjadi study banding bagi penyelesaian konflik di daerah - daerah lain.
Dirinya juga menyinggung bahwa persoalan Hutan Adat Pandumaan-Sipituhuta di Kecamatan Pollung, Humbang Hasundutan sedang dalam proses evaluasi dan akan segera diselesaikan.
Dalam rapat yang dihadiri Bupati se-kawasan Danau Toba itu, Menteri 2 periode ini tak lupa mengingatkan jajarannya agar benar-benar memperhatikan aspek sosial dan budaya, serta mampu meredam konflik horizontal yang ditimbul oleh karena keberadaan sesuatu hal atau kelompok-kelompok lain di tengah-tengah masyarakat adat. Sebab menurutnya ekosistem yang ideal itu juga termasuk didalamnya soal harmonisasi, kedekatan, dan sistem kekerabatan yang baik.
Siti Nubaya berjanji bahwa sepulang dari kunjungan kerja tersebut dirinya akan mencoba menindak lanjuti apa yang telah disampaikan oleh masyarakat adat, dan para rekan-rekan dari KSPPM dan AMAN.(net/FT/MK)
.jpg)
