Pengikut

SUMUT

NASIONAL


Bupati Deli Serdang Hadiri Pembukaan Musrenbang Perubahan RPJMD Sumut

Senin, 07 Juni 2021 | 14.38 WIB
Kali Dibaca |


Medan, metrokampung.com
Bupati Deli Serdang H. Ashari Tambunan menghadiri pembukaan Musyawarah Rencana Pembangunan Perubahan RPJMD tahun 2019-2023 Provinsi Sumut di Hotel Santika Dyandra, Jalan Kapten Maulana Lubis Medan, Kamis (3/6/2021). Bupati didampingi Kepala Bappeda Deli Serdang, Remus H Pardede dan Kadis PUPR ,Janso Sipahutar.
 
Pembukaan Musrenbang Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara tersebut langsung dihadiri Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi,  Wakil Gubernur Musa Rajekshah, Ketua TP PKK Sumut Nawal Lubis, Forkopimda Sumut, Kepala Daerah se-Sumut dan OPD Pemprov Sumut.

Gubernur Edy Rahmayadi pada pembukaan Murenbang tersebut mengatakan mengubah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2023. Hal tersebut dilakukannya antara lain untuk mempercepat pemulihan dampak pandemi Covid-19 dan melanjutkan transformasi sosial ekonomi untuk meningkatkan rantai produksi dan rantai nilai daerah.

“Juga untuk mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah dan meningkatkan pemerataan kualitas hidup antar-wilayah,” ujar Gubernur Edy Rahmayadi.

 Diketahui, pandemi Covid-19 berdampak buruk pada banyak aspek mulai dari kesehatan, sosial, ekonomi, dan aspek kehidupan lainnnya. Untuk itu, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian melalui capaian indikator tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dan lainnya.

Perubahan yang dilakukan antara lain, prioritas pembangunan Provinsi Sumut yang sebelumnya berjumlah lima prioritas berubah  menjadi delapan prioritas, yakni peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan kerja, peningkatan dan pemenuhan akses pendidikan, pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan, penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas dan peningkatan daya saing melalui sektor agraris, peningkatan daya saing melalui sektor pariwisata, peningkatan pelayanan sosial kemasyarakatan dan olahraga hingga peningkatan pelaksanaan reformasi dan birokrasi.

Selain itu, dijelaskan Gubernur, pada peningkatan dan pemenuhan akses pendidikan, dilakukan peningkatan kompetensi dan kualitas tenaga pendidik sekolah menengah vokasi, khususnya vokasi pertanian, perikanan, pariwisata, informasi teknologi, otomotif dan industri manufaktur dan industri kreatif pada 33 kabupaten/kota se-Sumut. Pembangunan unit sekolah baru menengah, kejuruan dan khusus sebanyak 14 unit pada Tahun 2022 dan 8 unit pada Tahun 2023. Pembangunan kampung beasiswa atau wadah informasi untuk beasiswa dan lain sebagainya.
 
Mengenai penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas, Gubernur menargetkan hingga 2023 akan menambah layanan rumah sakit bergerak atau mobil operasi lapangan sebanyak tujuh sampai delapan unit. Sehingga bisa menjangkau seluruh daerah yang terpencil.
 
Selain prioritas pembangunan, Gubernur juga memaparkan perubahan beberapa capaian makro pembangunan Provinsi Sumut tahun 2022-2023. Laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 sebelum perubahan sebesar 5,5 persen menjadi 5 persen. Pada tahun 2022 sebelum perubahan sebesar 5,6% menjadi 5,20 persen dan tahun 2023 sebelum perubahan sebesar 5,7 persen menjadi 5,3 persen.
Indeks pembangunan manusia pada tahun 2021 sebelum perubahan sebesar 72,22 persen menjadi 72,17 persen. Tahun 2022 sebelum perubahan 72,77 persen menjadi 72,57 persen. Tahun 2023 sebelum perubahan 73,32 persen menjadi 72,97 persen. Sementara itu inflasi pada tahun 2021 sebelum perubahan sebesar 2,85 persen menjadi 2,50 persen. Tahun 2022 sebelum perubahan 2,8 persen menjadi 3 persen. Tahun 2023 sebelum perubahan 2,75 persen menjadi 3 persen.

Gubernur juga menyampaikan beberapa indikator kinerja utama Provinsi Sumut yang berhasil dilakukan. Untuk peningkatan dan pemenuhan akses pendidikan, harapan lama sekolah secara rata-rata tumbuh sebesar 1,14 persen per tahun. Pada 2020, harapan lama sekolah di Sumut telah mencapai 13,23 tahun meningkat dari 13,15 tahun pada 2019. Honorarium guru tidak tetap jenjang SMA, SMK, dan SLB negeri se-Sumut juga telah menjadi Rp 90 ribu per jam pelajaran.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam arahannya secara virtual mengatakan perubahan RPJMD Sumut telah memenuhi prasyarat. Pandemi Covid-19 yang memberikan dampak yang beragam menyebabkan strategi dan arah kebijakan pemerintah perlu disesuaikan. Untuk itu, pihaknya akan memberi dukungan optimal kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut.

Mendagri juga meminta kepala daerah agar menambah belanja langsung ke masyarakat khususnya belanja modal. “Sebaiknya belanja modal itu 30 persen. Itulah yang bisa mendukung percepatan pembangunan dan pemerayaan bagi masyarakat baik infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan lain-lain,” kata Tito.

Dalam rangka pemulihan ekonomi, Mendagri meminta kepala daerah pada triwulan II (April, Mei, Juni) tahun 2021 agar mempercepat belanja. Sehingga terjadi peredaran uang di masyarakat. 
 
“Realisasi belanja dilaksanakan sehingga terjadi peredaran uang di masyarakat yang dapat memperkuat daya beli masyarakat sekaligus memicu sektor swasta untuk bangkit bergerak,” kata Tito.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumut Rahmansyah Sibarani mengatakan, DPRD Sumut berkomitmen akan bersama-sama Pemprov Sumut untuk membangun Sumut sesuai visi misi yang bermartabat. Ia juga berharap agar aspirasi yang ditampung anggota dewan sewaktu masa reses dapat disinergikan pada Musrenbang tersebut.(dra/mk)
Sebarkan:

Baca Juga

Komentar

Berita Terbaru