Langkat, Metrokampung.com
Ketua DPC Federasi Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (F.SPTI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K.SPSI) Kabupaten Langkat Sejarahta Sembiring bersama ratusan kader, anggota dan pengurus PUK K-SPSI seluruh kecamatan se Kabupaten Langkat melakukan aksi demo dan 'menggeruduk' kantor Bupati Langkat terkait perampasan hak organisasi pekerja, Kamis (17/3/2022).
Dalam kesempatan itu, Sejarahta Sembiring yang didampingi Sekretaris DPC F-SPTI-SPSI Langkat Syafril SH dan Ucok BL, serta para pengurus DPC F.SPTI-K.SPSI lainnya, meminta dengan tegas agar Plt Bupati Langkat Syah Afandien segera mencopot dan mengganti Kepala Dinas Tenaga Kerja Langkat, Drs Rajanami Yun Sukatami MSi, karena selama ini dinilai telah melanggar konstitusi serta berpihak dan membela administrasi yang salah.
"Kita sebagai organisasi pekerja yang resmi dan terdaftar serta diakui oleh negara malah ditolak oleh Rajanami. Surat dan administrasi yang sah dan sesuai dengan UU yang berlaku di Republik Indonesia tidak diakui dan malah ditolak untuk dicatatkan di Disnaker Langkat sebagai organisasi profesi pekerja yang sah. Rajanami malah mengakui dan mendaftarkan PC F.SPTI-K.SPSI yang sudah dicabut secara konstitusi di bawah kepemimpinan Terbit Rencana PA (Cana). Karena itu, kami minta kebenaran ditegakkan. Kalau permohonan kami ini dan organisaai kami ini tidak segera dicatatkan di Disnaker Langkat, maka kami akan menerjunkan 30 ribu anggota dari DPC F.SPTI-K.SPSI seluruh Provinsi Sumut ke Kabupaten Langkat ini,” teriak Sejarahta.
Sementara itu, Syafril SH dan para orator lainnya meneriakkan yel yel penyemangat dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sedangkan para Ketua PUK K.SPSI kecamatan menyatakan bahwa selama ini mereka tidak boleh bekerja bongkar muat di perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Langkat.
“Bahkan polisi dan kepala desa ikut campur mengintervensi kami. Luar biasa, padahal kades tidak ada hubungannya dengan organisasi pekerja,” teriak mereka.
Dalam aksinya, mereka dengan tegas menolak dan minta pembekuan organisasi pekerja yang dipimpin Terbit Rencana PA/Iskandar PA yang selama ini telah merampas hak mereka selaku organisasi pekerja yang sah dan resmi karena merasa telah memiliki kekuasaan sebagai Bupati Langkat (kini nonaktif).
Untungnya, tidak lama berorasi, Plt Bupati Langkat H. Syah Affandin (Ondim) pun datang. Mereka lalu berbincang-bincang dengan santainya.
"Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan," ujar Ondim sambil tersenyum. (Sr/ BD/mk)
