Lubuk Pakam, metrokampung.com
Bantuan pemerintah daerah dan pusat yang langsung digelontorkan ke desa jangan dijadikan alat kampanye inkumben pada Pilkades.
Seperti pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT), bantuan sosial program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) karena itu wajib diberikan kepada masyarakat sesuai ketentuan.
Hal itu diungkapkan Ketum LSM NGO Sanpan RI, Aspin Sitorus, Rabu (12/4/22).
"Jadi, jangan dipolitisasi demi keuntungan calon petahana, sejak enam tahun menjabat kemana aja. Nyalon lagi baru peduli kepada warga,” sindir Aspin.
Lanjut Aspin, praktek aji mumpung atau sok peduli terhadap warga sudah mulai terendus yang mengarah pada politisasi pilkades dari sejumlah oknum kades petahana untuk mendulang simpati di Pilkades serentak gelombang pertama se Kabupaten Deli Serdang pada 18 April 2022.
Padahal bantuan pemerintah tetap digelontorkan tidak ada kaitannya dengan inkamben seperti bansos covid 19 yang sering diklaim sebagai perjuangan atau jasa sang oknum kades petahana.
“Sehingga berpotensi terjadinya gesekan dengan sejumlah calon kades (cakades) lainnya,” jelasnya.
Aspin mengingatkan masyarakat pemilih harus cerdas dan memahami bahwa BLT dan jenis bansos lainnya, tidak ada kaitan apapun dengan kepentingan cakades petahana karena anggaran yang digelontorkan adalah murni dari pusat dan daerah. Adapun pemerintah desa, sebatas menjembatani karena BLT maupun bansos dan jenis lainnya, bukanlah dana dari kades dan atau cakades, melainkan uang negara.
"Warga jangan terkecoh dan mau diajak atau dibisikin para cakades petahana dan jangan dipercaya ataupun terpengaruh apabila ada oknum mengklaim bahwa BLT dan bansos adalah darinya atau jasanya. Di musim Pilkades rawan dipolitisasi sejumlah oknum cakades petahana," tambah Aspin.
Sambung Aspin, jangan main-main dengan bansos untuk meraup simpati masyarakat.
"Buatlah program pro rakyat yang rasional, adu gagasan dan yakinkan visi misi untuk kemajuan dan kesejahteraan warga daripada memanfaatkan dan membonceng program bansos dan BLT. Yang didanai pemerintah pusat dan daerah untuk meraih simpati calon pemilih,” ungkapnya.
Dikatakannya, saat ini program Kemendes dan Kemensos dengan bansosnya atau dana lainnya, program dan uangnya pun bukan dari kades atau pemerintahan desa.
“Jadi, masyarakat jangan mau dibodohi dengan berbagai iming-iming atau janji muluk, pilihlah kades pro rakyat yang bisa menebar kesejahteraan bagi warganya,”saran Aspin.
Terpisah salah seorang warga Desa Pasar Melintang Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, Marihot Tobing sependapat dengan apa yang disampaikan Aspin Sitorus.
Iapun menceritakan jika di desanya hal-hal di atas kerap dihembuskan oleh timses kades petahana.
"Memang semua itu dari pemerintah, tapi kalau tidak diajukan, diusulkan dan digiring apa bisa dapat ?"ujar Marihot menirukan ucapan timses kades petahana di tempatnya.
"Lah, itu kan memang tugasnya kades mengurus rakyat," bilang Marihot membalas penjelasan timses tersebut.
Pilkades serentak gelombang pertama Kabupaten Deli Serdang diikuti oleh 1.008 orang cakades dari 304 desa di 22 kecamatan.(dra/mk)
Teks foto :
Antusias warga menghadiri setiap kampanye Cakades Pasar Melintang nomor urut 1.
