 |
| Karyawan PTPN2 yang tergabung dalam Serikat Pekerja Perkebunan berusaha mempertahankan lahan HGU Kebun Penara. |
Tamora, metrokampung.com
Sejumlah fakta terungkap di belakang gugatan terhadap areal Hak Guna Usaha (HGU) PTPN 2 Kebun Penara, Afdeling 3 Tanjung Garbus Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. Sehingga semakin membuka peranan oknum mafia tanah dalam kasus tersebut.
Puluhan warga Desa Punden Rejo, Bangun Sari, Bangun Sari Baru dan sekitarnya telah menjadi korban iming-iming oknum yang bekerjasama dengan mafia tanah.
Dari data yang terungkap dan pengakuan sejumlah warga, mereka sengaja didatangi oleh sesama warga untuk menyerahkan KTP dan KK kepada oknum berinisial “M”. Imbalannya mereka akan mendapatkan lahan seluas 2 hektar atau senilai Rp 1,5 Milyar yang akan diperjuangkan di Desa Penara. Mereka pun menurut dan kemudian menyerahkan KTP dan KK untuk dikumpulkan.
Anehnya, ketika KK dikembalikan, nama orangtua pemilik KK sudah berubah. Ketika ditanyakan, mereka mendapat jawaban agar mudah untuk mendapatkan pembagian lahan nantinya. Padahal, nama mereka sebenarnya sedang dicatut untuk dicantumkan sebagai ahli waris dari nama warga lain yang konon memiliki Surat Keterangan Tentang Pembagian Sawah Ladang dan akan menjadi bahan untuk mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.
Tidak tanggung-tanggung, hasil pengumpulan KTP dan KK mencapai lebih dari 200 nama, seperti yang kemudian terungkap di pengadilan yang dikenal sebagai gugatan Rokani dkk atas lahan seluas 464 hektar. Jika sesuai dengan janji yang disampaikan kepada warga pemilik KTP dan KK, masing-masing akan mendapat 2 hektar lahan, berarti ada 232 warga yang dikumpulkan untuk gugatan tersebut.
Kabarnya, dalam setiap kali pertemuan, warga pemilik KTP mendapat dana antara Rp 200 ribu hingga Rp 1,5 juta. Dana ini diberikan oleh oknum berinisial AS, warga asal Kecamatan Tanjung Morawa dan kini beralamat di Jakarta. AS disebut-sebut berperan mengelola kasus gugatan tersebut dibantu beberapa nama lain hingga akhirnya bergulir ke tingkat Kasasi di Mahkamah Agung.
Gugatan terhadap areal HGU Kebun Penara, sebenarnya sejak awal sudah penuh dengan kejanggalan. Ketika dilakukan sidang lapangan untuk menentukan titik koordinat lahan yang digugat, tidak satu pun dari warga yang namanya tercantum sebagai penggugat mengetahui titik koordinat lahan 464 hektar itu. Fatalnya lagi, ternyata sejumlah nama yang ikut didaftarkan sebagai penggugat sudah meninggal dunia beberapa tahun lalu jauh sebelum kasus ini dimajukan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Belum diketahui siapa yang melakukan tandatangan terhadap nama-nama yang ternyata sudah meninggal dunia itu.
Sejumlah warga diminta membuat surat kuasa dan pengalihan hak kepada AS lewat akte notaris di Tanjung Morawa dan Medan.
Beberapa warga yang faham, mencium adanya gelagat tidak baik. Kemudian mereka mempertanyakan soal pembagian lahan 2 hektar atau uang sebesar Rp 1,5 Milyar yang dijanjikan. Mereka yang bersikeras akhirnya mendapat jatah sebesar Rp 30 juta, dengan janji akan ditambah lagi jika lahan yang diperjuangkan di Penara bisa dieksekusi. Bahkan sejumlah warga kemudian mendapat tambahan dana sebesar Rp 5 juta dengan bersedia menandatangani blangko kosong di Batang Kuis.
Warga yang namanya dicatut untuk menggugat lahan HGU Penara mengaku bersedia memberikan keterangan kepada pihak penegak hukum jika kasus ini nantinya bergulir ke ranah hukum.
Saat ini PTPN2 sudah buat laporan menyangkut keterangan warga yang telah menjadi korban iming-iming oknum mafia tanah dimotori oknum berinisial AS. Saat ini laporan ke Polda Sumatera Utara juga sedang diproses secara intensif untuk membongkar seluruh fakta yang ada di balik gugatan terhadap areal HGU No 62 Kebun Penara Afdeling 3 Tanjung Garbus.
PTPN2 berharap kasus ini bisa segera diusut pihak Kejaksaan untuk mengungkap oknum mafia tanah yang sangat menggurita di Sumatera Utara khususnya di HGU PTPN 2 di Deli Serdang, Binjai, dan Langkat.
“Kita berharap, terungkapnya faktar-fakta dari kasus Kebun Penara, bisa menjadi pintu masuk bagi pemberantasan oknum-oknum mafia tanah yang selama inui bermain di Sumatera Utara,” ujar Kabag Hukum PTPN 2 Ganda Wiatmaja, Minggu (26/6/22).(dra/mk)
.jpg)
