Pakpak Bharat, Metrokampung.com
Beredar video disalah satu akun fb Masyarakat pakpak bharat saat sidang paripurna penetapan Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten pakpak bharat Tahun anggaran 2021, yang digelar oleh anggota DPRD Kabupaten pakpak bharat berlangsung ricuh.
Dilansir dari Salah satu vidio FB yang beredar bahkan sejumlah legislator nyaris terlibat baku hantam saat ingin walkout.
Awalnya agenda sidang paripurna dibuka langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Pakpak bharat, Hotma Tumangger namun tanpa kehadiran Bupati pakpak bharat franc Tumanggor sehingga dari awal telah menimbulkan kritikan dari pada peserta sidang.
Sidang tersebut berawal dari berbagai interupsi dari anggota dewan.
Selain itu, salah seorang anggota dewan meminta agar rapat paripurna segera Dihentikan dan mengajak peserta untuk bersama sama walkout dari persidangan.
Karena situasi cukup panas, sidang terpaksa diskors sampai waktu yang ditentukan.
Menyikapi hal tersebut selaku mantan Ketua DPRD pakpak bhart Sonni Berutu yang sekaligus menjabat sebagai ketua PDIP yang baru dilantik minggu lalu sangat menyesalkan insiden tersebut,Sonni sangat merasa kesal sebab semenjak dirinya menjabat belum pernah hal seperti ini terjadi, Ditanya soal tatib terkait kewajiban bupati Harus hadiri, Sonni menjelaskan
1. DPRD sesuai dengan uu pemerintahan daerah adalah lembaga penyelenggara daerah yg mempunyai tugas pengawasan, anggaran dan legislasi.
Dalam fungsi legislasi DPRD bersama Bupati menyetujui peraturan daerah.
2. Sesuai tatib bahwa bupati" wajib" hadir dalam persetujuan ranperda yg akan dibawa pada sidang paripurna.
3. Analisa;
A.Ini bentuk kelemahan dalam membangun komunikasi antara kedua lembaga.
B. Dalam persetujuan Ranperda apapun, rasanya tidak pantas hanya dihadiri sekelas pj sekda.
C. Yg menerima pelimpahan tugas pun sepertinya tidak paham aturan. Masa tidak dikasi argumet dalam menerima perintah tugas pimpinan, apakah sesuai dengan aturan atau apakah pantas dalam tata pemerintahan.
D. Terkait sikap kedua anggota dprd dari pdi perjuangan, saya sampaikan supaya tetap berpegang pada aturan.. jangan bosan bosan untuk memperjuangkan hak hak masyrakat, mereka yg dua org kan refrensentasi dari masyarakat, Tulisnya dari pesan Wa
"Bentuk protes anggota dewan ada bermacam macam ketika menyikapi hal hal yg menurut mereka tidak sepatutnya yg terjadi.
Ada yg walk out, atau bisa usul.menunda atau jadwal ulang, atau bisa juga tidak menyetujui.. itu kembali kepada sikap pada setiap fraksi. Politik ini harus berbasis pengetahuan," tambahnya.
Tentu,selaku tokoh masyarakat Sonni khawatir bagaimana kabupaten pakpak bharat bisa maju apabila keharmonisan antara legislatif dan eksekutif tidak terjalin sebab sama sama memiliki amanah kepentingan Masyarakat khususnya.
"Jika kedua lembaga, bupati dan dprd tidak bisa berkomunikasi dengan baik, bersinergi maka yg korban adalah rakyat, tidak akan maksimal bisa membangun, atau mengerjakan program yg telah disepakati bersama. Harapan, supaya.. fokus aja bekerja sesuai tupoksi masing masing kedua lembaga, toh semua sudah diatur," jelasnya.(vikram/mk)
