 |
| Anggota DPRD Medan dari Fraksi Gerindra Haris Kelana Damanik ST.(ft/ist) |
Medan, Metrokampung.com
Juru bicara Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan Haris Kelana Damanik ST mengatakan sampai hari ini DPRD Medan masih kerap menerima keluhan masyarakat.
Sebut saja seperti permasalahan infrastruktur baik perbaikan dan pelebaran jalan, drainase, pembuatan dan perbaikan pintu air, penerangan jalan, begitu juga dengan masalah pelayanan kesehatan seperti pemberian BPJS bagi warga yang tidak mampu, pencegahan stunting bagi balita.
Bantuan untuk penyandang disabilitas dan lansia), serta masalah administrasi seperti penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA), pengurusan Kartu Indonesia Pintar (KIP).Permohonan izin UMKM, akte kelahiran dan administrasi lainnya.
Hal ini disampaikan Haris Kelana
Damanik dalam Pemandangan Umum fraksinya terhadap nota pengantar kepala daerah atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Medan tentang Perubahan Anggaran Pendapapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Medan tahun anggaran (TA) 2022 dalam sidang paripurna DRPD Medan di gedung dewan Jalan Kapten Maulana Lubis, Senin (26/9/2022).
“Kita berharap Pemerintah Kota (Pemko) Medan juga harus memprioritaskan permasalahan- permasalahan ini agar segala keluhan masyarakat kota medan dapat teratasi,”pinta Haris dalam sidang paripurna yang dipimpin ketua DPRD Medan Hayim SE tersebut.
Dikatakan Haris fraksinya juga mempertanyakan langkah cepat apa yang dapat diambil Pemko Medan dalam rangka untuk pemulihan ekonomi sehingga dapat meningkatkan kembali pendapatan daerah Kota Medan.
Fraksi Gerindra lanjut Haris yang juga Ketua Komisi IV DPRD Medan ini mengharapkan dengan adanya P-APBD Kota Medan TA 2022 dapat menjadi semakin efektif untuk mewujudkan Kota Medan menjadi kota masa depan yang multikultural, berdaya saing, humanis, sejahtera dan religius, dan tentunya perubahan ini dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Kota Medan.
Fraksi Gerindra mengharapkan, dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna belanja daerah, sehingga secara bertahap mampu memperbaiki tingkat pelayanan secara maksimal kepada masyarakat di kota medan. mohon tanggapannya!.
sidang paripurna yang terhormat.
Fraksi Gerindra lanjut Haris kembali mengingatkan kepada seluruh OPD harus lebih serius dan mampu mengoptimalkan kinerja dalam menjalankan program kerja dan meminta kepada walikota agar memberikan sanksi yang tegas kepada oknum yang tidak mampu melaksanakan program kerjanya.
Fraksi Gerindra meminta kepada Pemko Medan untuk melakukan evaluasi dan monitoring pekerjaan dan tingkat penyerapan anggaran di masing-masing OPD
Tidak hanya itu, Fraksi Gerindra juga mempertanyakan langkah-langkah strategis apa saja yang Pemko lakukan untuk tetap bisa meningkatkan pendapatan asli daerah dimasa endemi ini serta menyarankan supaya pendapatan asli daerah bisa lebih ditingkatkan lagi dalam segala sektor.
Bagaimana langkah strategis yang telah disiapkan Pemko Medan dalam menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran di Kota Medan.
Apa langkah dan program Pemko Medan dan anggaran apa saja yang menjadi prioritas dalam hal pemulihan ekonomi di Kota Medan.
Bagaimana langkah dan program Pemko Medan dalam mengawasi pengelola dana kelurahaan diwilayah kota medan? Sudah sejauh mana dana tersebut digunakan dan apa saja kendala yang dihadapi serta bagaimana solusi dalam mengatasi hal tersebut.?
Seluruh stakeholder jalankan fungsi tugasnya dengan baik untuk tingkatkan perekonomian dan kestabilan serta pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
Untuk menghindari jumlah SilPA yang besar pada TA 2022 diminta kepada OPD hanya mengajukan pekerjaan yang rasional dan terukur saja.(Ra/mk)
