Jakarta, metrokampung.com
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tapanuli Utara, Drs. Henry M.M Sitompul, M.Si, mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Sekda dan Bappeda se-Indonesia dalam rangka Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah Daerah yang berlangsung di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, sejak 26 hingga 29 Oktober 2025.
Kegiatan yang diikuti 1.104 peserta ini melibatkan seluruh Sekda Provinsi, Kepala Bappeda Provinsi, serta Sekda dan Kepala Bappeda Kabupaten/Kota dari seluruh Indonesia. Rakor dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Kepala BKN Sugeng Haryono, Dirjen Bina Keuangan Daerah A. Fatoni, Deputi Bappenas Medrilzam, serta pejabat kementerian lain seperti dari Kemenkeu, Kemenkes, Kemendikbudristek, dan BPJS Kesehatan.
Selama empat hari pelaksanaan, seluruh peserta menjalani kehidupan ala praja IPDN. Mereka menginap di wisma dan barak praja, makan bersama di Menza, mengikuti apel dan upacara di lapangan parade, serta menerima pembinaan dan pengarahan langsung di Balairung Rudini.
Menurut Sekda Tapanuli Utara, kegiatan ini memberikan banyak manfaat strategis bagi daerah, khususnya dalam memahami arah kebijakan nasional di tengah tantangan efisiensi dan penurunan Transfer ke Daerah (TKD).
“Melalui Rakor ini diperoleh banyak informasi program strategis nasional yang dapat dioptimalkan oleh daerah. Selain itu, kami juga mendapatkan inspirasi dan praktik baik dari daerah lain yang bisa menjadi ide pengembangan di Tapanuli Utara,” ujar Henry.
Ia juga menambahkan bahwa kegiatan ini menjadi ajang mempererat kebersamaan antara pemerintah daerah se-Indonesia dan memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat dalam menyampaikan berbagai tantangan di daerah.
Pemerintah Pusat dalam arahannya menekankan pentingnya sinkronisasi program dan kegiatan antara pusat dan daerah, serta mendorong efektivitas pemerintahan berbasis sinergi dan kolaborasi. Selain itu, dilakukan pula clustering daerah berdasarkan kondisi fiskal, khususnya bagi daerah dengan pendapatan asli daerah rendah, belanja pegawai tinggi, dan beban pembayaran utang besar.
Adapun beberapa program prioritas nasional yang menjadi peluang bagi Kabupaten Tapanuli Utara antara lain, Subsidi energi dan kompensasi, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Perlindungan sosial (PKH, Kartu Sembako, JKN), Pendidikan (beasiswa, BOS, revitalisasi sekolah), Kesehatan (layanan dan pemeriksaan gratis, TBC), Ketahanan pangan (lumbung pangan, irigasi, modernisasi pertanian), Infrastruktur dan konektivitas, Subsidi non-energi (pupuk dan bahan pokok), Penguatan desa, koperasi, dan UMKM, Pembangunan perumahan rakyat, Akselerasi investasi dan perdagangan, Pertahanan semesta, serta Program layanan bagi kelompok rentan.
“Kami akan menindaklanjuti hasil Rakor ini dengan langkah-langkah konkret di daerah, agar Tapanuli Utara dapat menangkap setiap peluang program nasional yang relevan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutup Henry.
Meski menjalani kegiatan intens di luar daerah, sejumlah pihak berharap ke depan Sekda Tapanuli Utara dapat lebih terbuka dan komunikatif dalam menjalin hubungan dengan berbagai elemen, termasuk insan pers yang selama ini turut berperan dalam mendukung transparansi dan publikasi kegiatan pemerintah daerah.
Sumber : Jufri Panjaitan
Editor : Simon Sinaga
