Taput, metrokampung.com
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menegaskan komitmennya dalam mendukung integrasi dan validasi data kependudukan sebagai dasar perencanaan pembangunan dan pelaksanaan program prioritas nasional.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Bupati Tapanuli Utara Dr. Deni Lumbantoruan, ST., M.Eng yang didampingi oleh Kepala Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara Kristina Nahampun saat menghadiri Rapat Koordinasi Pemanfaatan Data Kependudukan dan Informasi Kewilayahan dalam Rangka Optimalisasi Pelaksanaan Program Prioritas Pemerintah dan Pembangunan Nasional yang digelar di Hotel Santika Medan (Rabu, 12 November 2025).
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menegaskan komitmennya dalam mendukung integrasi dan validasi data kependudukan sebagai dasar perencanaan pembangunan dan pelaksanaan program prioritas nasional.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Bupati Tapanuli Utara Dr. Deni Lumbantoruan, ST., M.Eng yang didampingi oleh Kepala Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara Kristina Nahampun saat menghadiri Rapat Koordinasi Pemanfaatan Data Kependudukan dan Informasi Kewilayahan dalam Rangka Optimalisasi Pelaksanaan Program Prioritas Pemerintah dan Pembangunan Nasional yang digelar di Hotel Santika Medan (Rabu, 12 November 2025).
Kegiatan yang diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolkam) ini dibuka oleh Deputi Bidang Koordinasi Politik Mayjen Heri Wiranto, dan dihadiri oleh para Wakil Kepala Daerah, unsur Forkopimda, serta perwakilan dari berbagai instansi seperti Bappeda, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Sosial, BPS, dan lembaga terkait se-Sumatera Utara.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Tapanuli Utara menyampaikan pandangan dan inisiatif daerah terkait pemanfaatan data kependudukan dalam pelaksanaan program bantuan sosial dan pembangunan daerah.
“Pemerintah perlu melakukan kajian mendalam terhadap korelasi antara pemberian bantuan sosial (Bansos) dengan produktivitas masyarakat. Ada kecenderungan bahwa bantuan yang tidak terarah justru menurunkan semangat kerja sebagian penerima,” tegas Deni.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Pemkab Tapanuli Utara telah melakukan langkah inovatif dalam memperkuat akurasi data penerima manfaat melalui inovasi "TAPASAHAT" (Tapanuli Utara Peduli Aduan Bansos dan Kesehatan Terpadu), yang memanfaatkan platform WhatsApp dan formulir Google sebagai kanal aduan masyarakat penerima bantuan PKH dan program sosial lainnya.
“Melalui TAPASAHAT, masyarakat dapat langsung menyampaikan keluhan atau laporan terkait penyaluran bantuan sosial. Ini bagian dari upaya kami untuk memastikan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak,” tambahnya.
Wakil Bupati juga menegaskan pentingnya sinergi antarlevel pemerintahan dan penghapusan ego sektoral agar data yang dihasilkan semakin akurat dan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat.
“Kami berharap ada kekompakan dan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Dengan demikian, persoalan data penerima manfaat dapat segera diatasi dan pembangunan bisa lebih tepat sasaran,” pungkasnya.
Dalam arahannya, Mayjen Heri Wiranto menekankan pentingnya strategi pengelolaan data kependudukan yang akurat di tengah tantangan efisiensi keuangan negara.
“Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, dan Sumatera Utara juga termasuk provinsi dengan penduduk terbanyak keempat di Indonesia. Karena itu, dibutuhkan data yang valid agar program pemerintah berjalan efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.
Ia juga menyoroti bahwa bonus demografi di Sumatera Utara—di mana generasi milenial mencapai 25,8 persen dan generasi Z sebesar 27,9 persen—harus dioptimalkan melalui kebijakan berbasis data yang terintegrasi.
Rakor ini menghadirkan lima narasumber utama, yakni perwakilan dari Kemendagri, BPS RI, Kemensos RI, Badan Informasi Geospasial (BIG), dan Dinas PMD dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara.
Melalui keikutsertaan dalam rakor ini, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menunjukkan komitmen berkelanjutan untuk memperkuat tata kelola data kependudukan dan memastikan bahwa setiap program pembangunan berbasis pada data yang valid, transparan, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.
