Medan, metrokampung.com
Rabu, 14 januari 2026, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) berencana membangun sebanyak 200 unit hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana dengan total anggaran Rp.1,2 miliar. Nilai tersebut setara dengan standar huntap yang dibangun pemerintah pusat, yakni Rp.60 juta per unit.
Selain itu, pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga menyiapkan 5.951 unit huntap untuk wilayah Sumatera Utara, termasuk dukungan perbaikan jalan dan jembatan, serta pengiriman bantuan logistik dan kebutuhan dasar lainnya.
Kepala BNPB, Letjen TNI Dr. Surharyanto, menegaskan bahwa meskipun status bencana telah dicabut, pemerintah tetap berkomitmen mendampingi masyarakat dalam proses pemulihan pasca bencana.
“Walaupun status bencana sudah dicabut, kami akan tetap membantu Bapak dan Ibu semua dalam pemulihan. Tidak ada lagi masyarakat yang berada di pengungsian saat memasuki bulan puasa,” ujar, Suharyanto.
Ia menjelaskan, seluruh warga terdampak saat ini telah menempati rumah sewa atau tinggal bersama kerabat, dengan biaya yang ditanggung pemerintah. BNPB juga menyalurkan berbagai bentuk bantuan sosial dan ekonomi bagi korban bencana.
Adapun bantuan tersebut meliputi:
Rp.600.000 per jiwa per bulan bagi pengungsi
Rp.3 juta sebagai pengganti biaya tinggal satu rumah
Rp.5 juta untuk modal usaha bagi pelaku usaha terdampak bencana.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Rehabilitasi Pasca bencana Sumatera Utara yang digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Senin (12/1/2026).
Rapat koordinasi ini turut dihadiri Bupati Deli Serdang Dr. H. Asri Ludin Tambunan, serta para bupati dan wali kota dari daerah terdampak bencana di Sumatera Utara.
Pemerintah daerah dan pusat sepakat untuk terus memperkuat sinergi dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana demi memastikan pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat berjalan optimal.
Laporan : Romson Ngl
Editor : Simon Sinaga
