TARUTUNG, metrokampung.com
Di tengah sorotan tajam dan kritik pedas terkait progres pembangunan Hunian Tetap (Huntap) di Tapanuli Utara, Bupati Jonius Taripar Hutabarat (JTP) menunjukkan sikap kepemimpinan yang tenang namun tegas. Alih-alih melontarkan pembelaan diri atas sentilan Menteri Maruarar Sirait, Bupati JTP justru memilih pasang badan dan menjadikan kritik tersebut sebagai energi tambahan untuk percepatan di lapangan.
Dalam keterangannya di Rumah Dinas Bupati pada Jumat (27/03/2026), JTP menegaskan bahwa kepentingan masyarakat Dolok Nauli yang saat ini masih mengontrak rumah adalah prioritas absolutnya.
𝐁𝐮𝐤𝐚𝐧 𝐒𝐞𝐤𝐚𝐝𝐚𝐫 𝐥𝐨𝐦𝐛𝐚 𝐬𝐮𝐬𝐮𝐧 𝐁𝐚𝐭𝐮 𝐁𝐚𝐭𝐚, 𝐓𝐚𝐩𝐢 𝐊𝐞𝐚𝐦𝐚𝐧𝐚𝐧 𝐍𝐲𝐚𝐰𝐚
Bupati JTP menekankan bahwa pembangunan Huntap bukan sekadar perlombaan kecepatan menyusun batu bata dan semen. Sebagai pemimpin yang bertanggung jawab atas keselamatan jangka panjang, ia harus memastikan bahwa lahan relokasi benar-benar layak huni dan bebas dari risiko bencana susulan.
"Saya siap memikul tudingan, sindiran, kritikan, dan apa pun itu. Itu semua akan saya jadikan pecut untuk mengejar progres," ujar Bupati JTP dengan nada tenang. "Ini bukan masalah bangunan saja, tapi saya harus pastikan kepadatan lahan benar-benar padat. Kita merelokasi masyarakat dari daerah bencana, maka kita harus pastikan mereka pindah ke tempat yang benar-benar aman."
𝐅𝐚𝐤𝐭𝐚 𝐋𝐚𝐩𝐚𝐧𝐠𝐚𝐧: 𝐌𝐞𝐥𝐚𝐰𝐚𝐧 𝐀𝐥𝐚𝐦 𝐝𝐚𝐧 𝐊𝐨𝐧𝐭𝐮𝐫 𝐓𝐚𝐧𝐚𝐡
Senada dengan Bupati, Marito Simanjuntak yang mengawal teknis persiapan lahan, membeberkan realitas berat yang dihadapi tim di lapangan. Menurutnya, membandingkan pembangunan di Taput dengan daerah lain yang memiliki lahan datar adalah hal yang tidak proporsional.
Kondisi geografis yang berongga dan miring, ditambah cuaca ekstrem yang terus mengguyur wilayah tersebut, menjadi tantangan utama yang tidak bisa diabaikan demi standar keamanan konstruksi.
"Ground breaking memakan waktu karena hujan yang tak henti. Kami harus melakukan pemetaan ulang karena ada rongga di bagian belakang lahan. Semua proses ini dilakukan dengan pengawalan ketat dari Kejari Taput dan BPN agar secara administrasi tidak ada aturan yang diciderai," jelas Marito.
𝐊𝐞𝐩𝐞𝐦𝐢𝐦𝐩𝐢𝐧𝐚𝐧 𝐓𝐚𝐧𝐩𝐚 𝐑𝐞𝐭𝐨𝐫𝐢𝐤𝐚
Langkah Bupati JTP yang menolak melakukan pembelaan diri di depan publik dinilai oleh banyak pihak sebagai bentuk kedewasaan politik. Dengan mengakui bahwa percepatan adalah sebuah keharusan, namun tetap memegang teguh standar teknis keamanan, JTP menunjukkan bahwa ia lebih memilih hasil akhir yang berkualitas daripada sekadar citra yang cepat selesai.
Kini, dengan pengawasan langsung dari pemerintah daerah dan dukungan hukum dari Jaksa Pengacara Negara, pembangunan Huntap terus dipacu. Komitmen Bupati sudah bulat: kritik diterima dengan tangan terbuka, namun kualitas keamanan warga tidak boleh ditawar.
Laporan : Jufri Panjaitan
Editor : Simon Sinaga
