 |
| Rapat paripurna DPRD Batu Bara terkait pandangan umum fraksi atas LKPj Pemkab Batu Bara tahun 2025. (Foto/humas) |
Batu Bara, Metrokampung.com
Sebanyak enam fraksi di DPRD Kabupaten Batu Bara kompak menyoroti besarnya sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) APBD Tahun 2025.
Sorotan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna pandangan umum fraksi atas penyampaian LKPj Pemkab Batu Bara, Selasa (31/3/2026).
Sekadar diketahui, Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal telah menyampaikan LKPj Pemkab Batu Bara Tahun 2025 dalam rapat paripurna DPRD Batubara.Senin (30/3/2026).
Fraksi Karya Pembangunan Nasional (FKPN) melalui ketuanya, Ismar Khomri, mempertanyakan jumlah Silpa Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp74.021.163.161,68 atau sekitar 6,25 persen dari APBD Tahun 2025.
"Fraksi Karya Pembangunan Nasional tetap meminta penjelasan terperinci, apakah Silpa ini merupakan hasil efisiensi belanja daerah atau cerminan dari rendahnya daya serap OPD dalam mengeksekusi program-program strategis," tegasnya.
Ismar menyayangkan jika terdapat program yang menyentuh kepentingan langsung masyarakat Batubara, seperti perbaikan infrastruktur desa atau bantuan sosial, yang tidak terealisasi sehingga menjadi sisa anggaran.
Fraksi PAN melalui ketuanya, Khairul Bariah, mengatakan Silpa Tahun 2025 dinilai cukup besar dan perlu penjelasan lebih lanjut.
"Apakah ini merupakan bentuk penghematan atau karena ada OPD yang tidak mampu merealisasikan anggaran yang telah dialokasikan, sementara masih banyak infrastruktur rusak yang belum tersentuh," ujarnya.
Fraksi KDRI melalui ketuanya, Mukhlis BN, juga mempertanyakan apakah Silpa tersebut berasal dari sisa kegiatan atau program yang tidak dilaksanakan.
"Karena itu, kami meminta seluruh OPD terkait menyiapkan dokumen yang diperlukan dalam pembahasan, sehingga proses berjalan lancar. Kami juga memberikan rekomendasi perbaikan untuk tahun anggaran berikutnya, terutama terhadap program yang dinilai masih lamban," tandasnya.
Fraksi Partai Gerindra turut mempertanyakan asal-usul Silpa tersebut, apakah berasal dari sisa kegiatan atau program yang tidak terlaksana. Fraksi Gerindra juga menegaskan agar ke depan pengelolaan anggaran dilakukan lebih terukur dan optimal sehingga tidak menyisakan anggaran dalam jumlah besar.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan melalui ketuanya, Jalasmar Sitinjak, berharap Pemkab Batubara memperkuat pengawasan internal dan akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta menghindari praktik rangkap jabatan yang terlalu lama.(MK/mk)
