Taput, metrokampung.com
Dalam sebuah upacara yang menandai tonggak sejarah baru tata kelola birokrasi, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara kembali mengukir prestasi yang nyaris mustahil: mempertahankan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-12 kalinya secara beruntun.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Paula Henry Simatupang, kepada Bupati Tapanuli Utara, Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si, di Kantor BPK Perwakilan Sumatera Utara, Medan, Jumat (29/05/2026).
Sinfoni Birokrasi Tanpa Cela
Bagi banyak daerah, mempertahankan transparansi keuangan tanpa cacat selama satu dekade lebih adalah sebuah mitos. Namun, bagi Bumi Bonapasogit—sebutan magis Tapanuli Utara—hal ini telah bertransformasi menjadi sebuah tradisi.
Prosesi penyerahan penghargaan tertinggi dalam sistem akuntansi pemerintahan ini berlangsung khidmat, disaksikan oleh para pilar utama kabupaten, termasuk Ketua DPRD Arifin Rudi Nababan, Sekretaris Daerah Henry M. M. Sitompul, Inspektur Daerah Manapang Simamora, serta Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Josua Hutabarat.
Dalam pidato emosionalnya, Bupati Tapanuli Utara mengungkapkan bahwa pencapaian ini bukanlah akhir dari perburuan, melainkan bahan bakar baru untuk melayani rakyat.
"Kami bersyukur atas capaian ini. Raihan opini WTP ke-12 berturut-turut ini akan menjadi motivasi kuat bagi seluruh jajaran aparatur Pemkab Taput untuk bekerja lebih baik lagi dalam melayani masyarakat," ujar Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat dengan nada optimis.
Menembus Audit Empat Dimensi
Predikat WTP bukanlah sebuah hadiah, melainkan hasil dari kelulusan atas ujian yang sangat ketat. Berdasarkan keterangan BPK RI, laporan keuangan Tapanuli Utara per tanggal 31 Desember 2025 dinilai "bersih tanpa noda" dalam semua aspek material—mulai dari aliran arus kas hingga perubahan ekuitas.
Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, Paula Henry Simatupang, menegaskan bahwa Pemkab Tapanuli Utara berhasil menembus dan memenuhi Empat Pilar Indikator Utama:
No Pilar Penilaian BPK Status Pemkab Taput
1 Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Sempurna
2 Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Sempurna
3 Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) Sempurna
4 Kecukupan Pengungkapan Informasi Transparan
Pencapaian fantastis 12 kali berturut-turut ini mengirimkan pesan kuat ke seluruh penjuru negeri: di bawah kepemimpinan saat ini, integritas dan akuntabilitas bukan lagi sekadar slogan di atas kertas, melainkan urat nadi pembangunan Tapanuli Utara.
Laporan : Jufri Panjaitan
Editor : Simon Sinaga
