 | |
|
Medan, Metrokampung.com
Aroma busuk "permainan" dan dugaan intervensi politik mulai menyengat proses Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak di Kabupaten Asahan. Ketenangan warga Desa Pulau Rakyat Tua, Kecamatan Pulau Rakyat, kini terusik oleh manuver janggal sekelompok aparatur sipil negara (ASN) dari kabupaten tetangga.
Aroma busuk "permainan" dan dugaan intervensi politik mulai menyengat proses Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak di Kabupaten Asahan. Ketenangan warga Desa Pulau Rakyat Tua, Kecamatan Pulau Rakyat, kini terusik oleh manuver janggal sekelompok aparatur sipil negara (ASN) dari kabupaten tetangga.
Secara mengejutkan, empat orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bernaung di bawah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batubara mendadak "turun gunung" dan mengepung bursa calon kepala desa di satu desa yang sama. Kehadiran serentak para abdi negara seberang ini langsung memicu kegaduhan dan kecurigaan mendalam di tengah masyarakat. Apakah ini murni kebetulan, atau ada skenario terselubung untuk menguasai Asahan?
Tuduhan Intervensi dan "Penjajahan" Politik
Warga setempat secara terang-terangan mencium adanya kejanggalan sistematis di balik majunya keempat PNS Batubara tersebut. Muncul dugaan kuat bahwa ada kekuatan besar yang sengaja mengarahkan dan mengondisikan para PNS ini untuk mengintervensi kedaulatan warga Asahan.
"Kami sangat heran. Apakah ini bentuk intervensi terstruktur dari Pemkab Batubara? Sebaiknya mereka jangan coba-coba mengobok-obok urusan masyarakat Asahan!" cetus seorang warga dengan nada geram, Rabu (8/7/2026).
Sentimen warga kian memanas mengingat sejarah Batubara yang merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Asahan. Para oknum PNS Batubara tersebut dinilai "kurang adab" karena mencoba merusak keharmonisan di wilayah kabupaten induk yang melahirkan daerah mereka.
Warga menegaskan, Desa Pulau Rakyat Tua tidak kekurangan figur pemimpin cerdas dan sama sekali tidak membutuhkan "bantuan" dari oknum luar yang haus kekuasaan.
Dinilai Tidak Etis: Bayar Pajak di Batubara, Cari Makan di Asahan
Bukan hanya soal syahwat politik, aspek moralitas dan etika para PNS ini juga telanjang disorot tajam oleh warga. Mereka dinilai tidak tahu malu karena selama ini menggantungkan hidup dan membayar pajak di Batubara, namun kini justru mengincar kursi kepemimpinan demi bisa "memakan" gaji dari tetesan keringat pajak warga Asahan.
Lebih miris lagi, keempat PNS tersebut diketahui tidak berdomisili dan tidak bekerja di Desa Pulau Rakyat Tua.
"Alamat bukan di sini, kerja juga bukan di sini. Tiba-tiba datang mau jadi penguasa di desa kami. Di mana logikanya? Sangat tidak etis!" berondong warga lain dengan nada menyindir.
Bupati Bungkam, Ketua Panitia Alasan "Muat Gipsum"
Guna mengurai benang kusut dugaan intervensi ini, tim media mencoba melakukan konfirmasi kepada Bupati Batubara.
Sayangnya, orang nomor satu di Batubara tersebut mendadak sulit dihubungi. Nomor WhatsApp resmi miliknya berada dalam kondisi tidak aktif, seolah sengaja menghindari kejaran pers terkait polemik panas ini.
Dugaan adanya kejar tayang dan ketidaksiapan panitia semakin menguat ketika Ketua Pemilihan Kepala Desa Pulau Rakyat Tua, Syahrizal Ardi, membenarkan ada tujuh orang yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepala desa. Dari jumlah tersebut, empat orang merupakan ASN aktif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
"Hingga penutupan pendaftaran ada tujuh bakal calon yang mendaftar. Empat di antaranya merupakan ASN Kabupaten Batu Bara," kata Syahrizal saat dikonfirmasi, Rabu (8/7/2026).
Meski membenarkan adanya "invasi" empat PNS Batubara tersebut, Syahfrizal justru menunjukkan sikap tidak profesional saat dicecar pertanyaan krusial mengenai kelengkapan izin para PNS tersebut.
Sikap acuh tak acuh ketua panitia yang lebih mementingkan urusan gipsum ketimbang transparansi Pilkades ini kian mempertegas bahwa ada sesuatu yang sedang disembunyikan. Warga kini mendesak pihak panitia pengawas dan Pemkab Asahan untuk segera turun tangan memeriksa keabsahan para calon "impor" ini sebelum situasi di lapangan semakin tidak kondusif.(Ra/mk)
