 |
| Anggota DPRD Kota Medan, Dodi Robert Simangunsong, menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Adminduk).(ft/Vera/mk) |
Medan, Metrokampung.com
Anggota DPRD Kota Medan, Dodi Robert Simangunsong, menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Adminduk). Kegiatan yang diinisiasi bersama Pemko Medan ini dipusatkan di Jalan Jati II, Kelurahan Teladan Timur, Kecamatan Medan Kota, Sabtu (7/11/2026).
Acara tersebut turut menghadirkan narasumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan, Titi, serta Lurah Teladan Timur, Suriono.
Dalam sambutannya, Dodi Robert Simangunsong menekankan pentingnya sinergi antara hak dan kewajiban warga negara maupun pemerintah dalam urusan administrasi kependudukan.
Menurutnya, Perda No. 03 Tahun 2021 memberikan jaminan kepastian hukum, mulai dari hak mendapatkan dokumen kependudukan, perlindungan data pribadi, hingga pelayanan yang setara tanpa diskriminasi.
"Setiap penduduk berhak mendapatkan dokumen kependudukan dan pelayanan yang sama. Namun di sisi lain, warga juga wajib proaktif melaporkan peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, maupun pindah alamat agar data kependudukan senantiasa valid," ujar Dodi di hadapan ratusan warga yang hadir.
Sementara itu, Lurah Teladan Timur, Suriono, mengingatkan warga agar segera mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) melalui kantor camat setempat. Ia menyebutkan, ketertiban data kependudukan kini menjadi acuan krusial seiring rencana integrasi bantuan sosial yang ditargetkan optimal pada tahun 2027 mendatang.
Suriono juga mengimbau warga agar teliti dan memastikan kesesuaian data identitas, seperti keselarasan antara KTP dan ijazah, guna menghindari kendala administrasi di kemudian hari.
Warga Curhat Masalah Bansos
Selain sosialisasi regulasi, kegiatan ini dimanfaatkan warga untuk menyampaikan berbagai persoalan sosial yang mereka hadapi. Salah seorang warga Jalan Teladan Timur, Ny. Sianturi Br Nababan, secara terbuka mengeluhkan penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk lansia di wilayahnya yang dinilai kurang tepat sasaran.
"Ibu saya seorang janda lansia berusia 82 tahun tidak mendapatkan bantuan karena survei kepling menyebutkan anaknya memiliki mobil. Padahal mobil tersebut dibeli secara kredit sebagai modal mencari nafkah," ungkapnya dengan nada kecewa.
Tidak hanya soal bansos, ia juga mempertanyakan minimnya uluran tangan dari pihak kelurahan maupun kecamatan pasca-musibah kebakaran yang meludeskan rumah orang tuanya.
Menanggapi keluhan tersebut, pihak kelurahan mengimbau agar warga senantiasa berkoordinasi secara terbuka dengan Kepala Lingkungan (Kepling) setempat. Langkah ini diperlukan agar verifikasi faktual di lapangan dapat dilakukan secara transparan dan menghindari tumpang tindih penerima bantuan.
Di tengah dinamika tersebut, suasana pertemuan juga diwarnai angin segar. Yus Anidar, warga Jalan Jati III, memanfaatkan momen itu untuk memaparkan rencana pembentukan Program Sekolah Lansia di Teladan Timur. Program ini rencananya akan diisi dengan berbagai kegiatan positif, seperti senam sehat dan pelatihan merangkai bunga.
Yus pun berharap Dodi Robert Simangunsong bersedia menjadi "bapak angkat" demi mendukung kesuksesan dan keberlanjutan program pemberdayaan lansia tersebut.(Ra/mk)
