Rantauprapat, metrokampung.com
Jangan sampai ada pekerja konstruksi yang celaka tapi tidak terlindungi. Itu pesan tegas Pemkab Labuhanbatu dan BPJS Ketenagakerjaan Rantauprapat.
Keduanya menggelar Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sektor jasa konstruksi 2026, di Ruang Rapat Bupati, Senin (9/11).
Kegiatan dibuka Asisten III Setdakab Labuhanbatu, Zaid Harahap. Hadir Kepala Dinas Perkim, Sekretaris BPKAD, dan perwakilan seluruh OPD.
Zaid menegaskan, proyek boleh megah, tapi kalau pekerjanya tidak dilindungi, itu namanya pembangunan setengah hati.
"Di balik jalan, gedung, dan fasilitas publik, ada pekerja yang bertaruh nyawa. Sudah tanggung jawab kita memastikan mereka terlindungi," tegas Zaid.
Ia meminta semua OPD memastikan setiap proyek, baik APBD maupun sumber lain, sudah mendaftarkan pekerjanya ke program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Rantauprapat, Sunardi, menjelaskan cakupannya luas. Bukan cuma tukang di lapangan.
Yang wajib terdaftar meliputi:
,Pekerja proyek,
Konsultan, perencana dan pengawas,
Tenaga ahli dan tenaga pendukun
pekerja borongan dan harian lepas
Magang / siswa PKL,
Pekerja kontrak waktu tertentu.
Intinya, semua orang yang terlibat dalam proyek konstruksi, dari perencanaan sampai pengawasan, harus masuk jaminan sosial.
Melalui monev ini, Pemkab dan BPJS berharap tidak ada lagi pekerja yang "tertinggal" saat terjadi kecelakaan kerja atau musibah.(Oen)
