DAIRI, metrokampung.com
Suasana aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Dairi, Sidikalang, Kamis (12/11/2026), mendadak haru ketika seorang ibu bernama Reinim Purba menyampaikan suara hati masyarakat dengan lantunan lagu sedih di tengah rintik hujan.
Reinim Purba, yang dipersilakan berbicara oleh Koordinator Aksi Duat Sihombing, tak kuasa menahan tangis saat menyampaikan permohonan kepada pemerintah agar segera menutup PT Dairi Prima Mineral (DPM) dan mencabut seluruh izin operasional perusahaan tambang tersebut.
Dengan suara bergetar dan air mata yang terus mengalir, Reinim mengungkapkan kekhawatirannya terhadap keselamatan masyarakat Dairi, khususnya warga yang tinggal di kawasan lingkar tambang.
Sebagai seorang ibu yang menggantungkan kehidupan keluarganya dari hasil pertanian, Reinim mengaku tidak ingin masa depan anak-anak dan masyarakat Dairi terancam akibat aktivitas pertambangan.
Di tengah suasana yang semakin emosional, ia bahkan turun ke jalan untuk menyampaikan langsung jeritan hati rakyat kepada pemerintah.
Tangisan Reinim seolah menjadi gambaran keresahan masyarakat yang mengkhawatirkan keselamatan lingkungan, keberlangsungan pertanian, serta sumber kehidupan generasi mendatang.
Permohonannya agar PT DPM ditutup bukan sekadar ungkapan penolakan terhadap pertambangan, tetapi juga menjadi simbol perjuangan masyarakat mempertahankan tanah, air, dan ruang hidup mereka.
11 Tuntutan dan Kekhawatiran Ancaman Lingkungan
Sebelumnya, ratusan masyarakat dan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Dairi, Sidikalang, Kamis (12/11/2026), menyampaikan 11 tuntutan terkait penerbitan izin lingkungan PT Dairi Prima Mineral (DPM).
Massa sebelumnya berkumpul di Gedung Djauli Manik sebelum bergerak menuju Gedung DPRD Dairi di Jalan Sisingamangaraja. Namun, massa kemudian meninggalkan gedung DPRD dan melanjutkan aksi ke Kantor Bupati Dairi.
Dalam orasinya, massa menyuarakan penolakan terhadap aktivitas pertambangan PT DPM melalui seruan bertajuk “Racun Izin Lingkungan PT DPM.”
Masyarakat menilai persoalan pertambangan tidak semata-mata berkaitan dengan investasi dan penerimaan ekonomi, tetapi juga menyangkut keselamatan warga, sumber air, tanah, pangan, kesehatan, serta keberlangsungan hidup masyarakat.
Massa turut menyoroti potensi risiko bencana di wilayah pertambangan serta dugaan dampak aktivitas sebelumnya, seperti pencemaran sungai, kerusakan persawahan, dan kematian ikan.
Selain itu, mereka mengkhawatirkan potensi ancaman terhadap sumber air yang dimanfaatkan masyarakat di 38 desa pada delapan kecamatan, dengan kebutuhan air bagi sekitar 9.500 jiwa.
Koordinator Aksi Ingatkan Putusan Pengadilan
Koordinator aksi Duat Sihombing dan Susandi Panjaitan dari Aliansi Petani untuk Keadilan (APUK) menegaskan bahwa persoalan penerbitan izin lingkungan PT DPM harus menjadi perhatian serius pemerintah.
Dalam tuntutannya, massa turut mengingatkan Putusan PTUN Jakarta Nomor 59/G/LH/2023/PTUN.JKT dan Mahkamah Agung Nomor 277 K/TUN/LH/2024 yang berkaitan dengan perkara PT DPM.
Menurut mereka, putusan tersebut harus menjadi pertimbangan penting dalam menilai penerbitan keputusan lingkungan yang baru.
Hingga aksi berlangsung, massa secara bergantian menyampaikan orasi dan memainkan musik bernada penolakan terhadap operasi pertambangan PT DPM.
Namun, di antara seluruh orasi dan tuntutan yang disampaikan, tangisan Reinim Purba menjadi salah satu momen paling menyentuh dalam aksi tersebut.
Sebuah jeritan hati seorang ibu yang berharap pemerintah mendengar suara rakyat dan mengambil langkah nyata demi keselamatan serta masa depan masyarakat Dairi.
“Tanah, air, dan kehidupan rakyat bukan sekadar angka dalam investasi. Di sanalah masa depan anak-anak dan generasi mendatang dipertaruhkan.”
Laporan : Vikram Berutu
Editor : Simon Sinaga
