Presiden RI Resmikan Bendungan Kereuto Aceh Utara, Dr. Eddy Keleng Berutu Unggulkan Lae Renun di Dairi

Editor: metrokampung.com


Dairi-metrokampung.com

Pembangunan bendungan di Kereuto Aceh Utara telah diresmikan Presiden Jokowi. Sesuai dengan fokus pemerintah membenahi infrastruktur, bendungan ini akan mengairi areal persawahan seluas 9.420 hektar, mengurangi debit banjir hingga 896 meter kubik air per detik, menghasilkan listrik mencapai 6,34 mega watt dan daya tampungnya sekitar 215,94 juta meter kubik. Pengerjaan terowongan diperkirakan selesai Oktober mendatang dan akan dilanjutkan dengan struktur bendungan.

Terkait hal tersebut, bakal calon Bupati Dairi Dr Eddy Keleng Ate Berutu mengemukakan, pembangunan bendungan Kereuto yang diberi nama bendungan "Jokowi" ini diperkirakan menghabiskan dana senilai Rp 1,64 triliun, dan dana yang cukup besar. Tanpa melibatkan pemerintah pusat, BUMN, BUMD dan swasta, ini kan sulit direalisasikan.

"Apabila terpilih nanti kita juga akan konsentrasi kepada pembenahan infrastruktur di kabupaten Dairi, karena kita sudah ditinggal jauh oleh kabupaten lain di sekitar kita. Ini adalah salah satu dasar penting dalam rangka kita menuju ke langkah berikutnya," ucap Eddy Keleng Berutu disela-sela acara Rakernas III projo yang dibuka langsung oleh presiden Jokowi beberapa waktu lalu.





Struktur alam dan karakteristik Aceh Utara dan Dairi hampir sama. Kita punya sungai Lae Renun yang kita unggulkan dan beberapa sungai lain yang memang bisa diajukan menjadi prioritas APBN dan disinergikan dengan program pemerintah pusat.

Selama ini pembangunan infrastruktur kan kendalanya didana. Tapi masa iya kita biarkan, dicari dong solusinya. Ya kalau dengan dana APBD kan akan mengorbankan pos lain yang juga perlu, maka lobi ke pusat, nah rumusan formula atau rencana jangka menengah dan panjang oleh pemda harus jelas. Bukti nya kabupaten tetangga seperti Phakpak Barat bisa, kita kenapa enggak, 
tutur pria yang juga insinyur teknik sipil Unpar dan ahli teknik komputer dari ITB tersebut.

Selain pemerintah pusat kan masih ada BUMN dan pihak swasta dalam dan luar negeri. Sekarang kan persoalan niat  pemimpinya terus jaringannya dan integritas, tambahnya.(rel/vicram)
Share:
Komentar


Berita Terkini