Tobasa-metrokampung.com
Pengusaha berang, "menilai saat ini ada tren SRIKANDI Tobasa yang disebut_sebut sebagai alat, mengumpul sejumlah fee paket proyek, di berbagai instansi yang diduga memonopoli pekerjaan di proyek daerah Tobasa.
"Contoh untuk paket proyek penunjukan langsung, yang berjumlah sekitar 700 paket pekerjaan diduga hanya kroni kroni penguasa Tobasa yang dapat mengerjakan, apa itu tidak monopoli? "Kata sejumlah rekanan yang tidak bersedia di sebut namanya.
Menurut dia, konteks monopoli dalam hal ini adalah bila bagian bagian pekerjaan dengan angka tertentu seharusnya bisa diserahkan kepada pengusaha menengah, dan juga harus menghadirkan sejumlah asosiasi atau gabungan pengusaha.
Ketika ditanya, apakah anda punya data dan contoh yang terjadi di sektor penunjukan langsung (PL)? "Dia menjawab, hal itu bisa di nyatakan, sebab hingga saat ini pihak SKPD Tobasa belum mampu menunjukkan surat pengumuman sekaligus pemberitahuan kepada kami selaku gabungan pengusaha yang tergabung dalam asosiasi terangnya.
Hal ini menjadi sorotan serius, bagi pegiat anti korupsi Tobasa. Julfirman Simanjuntak SH, menegaskan, hal ini rentan terjadi di satker manapun. Sebab sudah menjadi budaya di kalangan politisi di daerah.
Menurutnya, proses ini bisa terjadi disebabkan kos polotik yang sangat mahal dalam meraih kekuasaan. "Coba anda bayangkan, bahkan sudah menjadi rahasia umung di Tobasa, " untuk mendudukkan seorang Bupati di Kabupaten ini hitung hitungan, paling tidak menghabiskan kost 40 milyar terang "Jul, sang alumnus hukum Nommensen itu.
Namun, jujur saja"kita jangan ber andai andai, bila para Srikandi adalah suruhan penguasa, untuk mengumpul sejumlah fee dari para orang orang dekat nya, hal ini sangat gampang membuktikanya, kita akan buka Undang Undang monopoli yang juga berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebutnya.(ln/sn/red)
