Medan-metrokampung.com
Puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Anti Diskriminasi (GARANSI) mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) menuntut penegakan hukum di kabupaten Dairi, Senin siang (4/6/2018).
Dalam orasinya, H. Limbong selaku koordinator aksi mengungkap adanya dugaan kasus korupsi Ketua TP PKK Dairi senilai 1,8 Milliar TA. 2016 yang masih ditangani oleh Kejari Dairi.
"Namun sampai hari ini belum ada kepastian hukum terhadap Istri Bupati Dairi tersebut. Kami mendesak Kejatisu segera ambil alih kasus dugaan korupsi Dana PKK yang ditangani oleh Kejari Dari, dan segera evaluasi kinerja Kepala Kejari Dairi yang dinilai lamban dalam menyelesaikan kasus yang melibatkan istri Bupati Dairi," ungkap Hambali Limbong.
Limbong menegaskan Kejatisu, bahwa siapapun yang melakukan pelanggaran hukum harus diproses secara hukum, dan jangan ada "main mata" di balik proses berjalannya hukum tersebut.
"Jangan sementang istri orang nomor satu di Kabupaten Dairi, hukum tumpul. Kita tidak mau ada perbedaan dalam penetapan status hukum. Jikalau terbukti melanggar Hukum segera tangkap dan penjarakan," ungkap Limbong.
Aksi tersebut mendapat respon yang baik dari Kejatisu, perwakilan Kejatisu Yos Gernold Tarigan mengucapkan, "Terimakasih kepada GARANSI yang menyampaikan kasus dugaan Korupsi Dana PKK TA. 2016 senilai Rp1,8 Milliyar tersebut. Harapan kami jangan pernah bosan menyampaikan aspirasi Kejaksaan Tinggi ini. Saat kita sudah koordinasi dengan pihak Kejari Dairi melalui humas, kasus ini memang benar adanya, dan saat ini masih tahap penyelidikan, serta jika ada bukti-bukti atau data pendukung dalam kasus dugaan korupsi ini kiranya Kejatisu diberi masukan, tutur Yos. Menanggapi hal tersebut, H. Limbong mengatakan akan terus mengkawal kasus ini sampai tuntas dan terus berkoordinasi dengan Kejatisu dan melengkapi bukti-bukti maupun data pendukung. "Sehingga terciptanya hukum yang berkeadilan di kabupaten Dairi," tutup Limbong.(vik/simon)
