Perdagangan-metrokampung.com
Setelah beberapa tahun terminal baru di kota Perdagangann selesai dibangun hingga hari ini tidak difungsikan dan dibiarkan terlantar seperti bangunan tidak bertuan .
Sampai saat ini tidak diketahui fungsi dan tujuan dibangunnya terminal baru ini yang sudah tentu menghabiskan uang negara namun fungsi dan manfaatnya tidak jelas untuk apa.
Perlu dipertanyakan kepada pihak pemkab Simalungun kenapa dibiarkan terlantar terminal baru Perdagangan dan dirasa perlu turun tim audit BPK untuk mengaudit pembangunan terminal baru ini yang hanya terkesan sebagai cara penghamburan uang negara dengan membuat proyek yang dirasa tidak tepat guna dan bukan urgent serta essensi nya juga tidak ketahui untuk apa.
Hingga hari ini dari pantauan reporter metrokampung.com bahwa petugas dishub hanya bertugas di simpang jalan baru bandar sawah dengan melakukan pengutipan retribusi dari kendaraan angkutan umum yang melintas tanpa mengarahkan untuk memasuki kawasan terminal baru Perdagangan dan pengutipan ini dalam pantauan reporter metrokampung.com tidak sesuai dengan aturan yaitu tanpa memberikan karcis TPR (Tanda Pembayaran Retribusi) dan cara seperti ini dapat dikategorikan "Pungli serta untuk pengawasan dan audit berapa jumlah PAD dari sektor ini tidak dapat dilakukan karena sudah tidak tertib administrasi dan dugaan hanya untuk memperkaya oknum tertentu saja.
Demikian juga halnya dengan tata kelola parkir di kabupaten Simalungun yang terkesan bermain jatah jatahan karena ada unsur kedekatan dan rekom dari penguasa dimana hanya dikendalikan dan dikuasai oknum tertentu saja.
Kali ini reporter mencoba mengamati tata kelola parkir di kota Perdagangan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun yang terkesan milik seorang oknum saja yang ber inisial "R" bermarga Purba dan semarga dengan Kadishub Kabupaten Simalungun Ramadhani Purba dan sampai hari ini tetap menjadi "Juragan perparkiran khususnya di beberapa kecamatan.
Dalam amatan beberapa hari ini juru parkir yang melakukan pengutipan hampir dipastikan semuanya melakukan pengutipan tanpa disertai pemberian Karcis jelas hal ini bisa dikategorikan pungli. Rasanya sudah tepat waktunya bila Saber Pungli Propinsi turun ke daerah kabupaten Simalungun khususnya kota Perdagangan untuk melakukan sapu bersih pungli. Aturan atau undang undang baik perbub atau perda yang mengatur secara jelas zonasi dan jam pengutipan parkir ini tidak jelas dimana di kota Perdagangan hampir 24 jam dilakukan pengutipan retribusi parkir.
Dalam penelusuran reporter dan wawancara dengan beberapa pemilik usaha yg depan lokasi usahanya dilakukan pengutipan mengatakan terkesan bila ada lokasi tertentu yang mulai ada rame pengunjung maka beberapa waktu kemudian akan hadir juru parkir. Salah satu juru parkir yang minta namanya dirahasikan memberikan tanggapannya.
"Kami main setoran harian lae...ada yang rp.150.000 sampai rp.200.000..., "lain lagi hal nya lae dengan setoran juru parkir malam hari..kalau aku hanya sampe sore aja lae," ungkapnya.
Bila kita buat asumsi ada sebanyak 11 juru parkir kita akumulasikan dengan setoran terendah rp.150.000 berarti sehari sekitar rp.1.650.000 dari setoran siang hari nya, bagaimana dengan setoran malam harinya??
Dengan memperhatikan satu sampel dari kota Perdagangan seharusnya pencapaian PAD oleh Dishub yang di komandoi Ramadhani Purba tidak mungkin lagi jauh dari target. Ketidak tertiban administrasi dan tata kelola perparkiran di daerah ini sudah saat nya bapak Bupati JR.Saragih mengevaluasi atau mencari orang tepat menggantikan Ramadhani Purba bila memang ada keseriusan pemkab Simalungun dibawah komando bapak JR.Saragih bila benar ada niatan untuk menciptakan pemeritahan yang bersih dan tertib administrasi dan juga serius untuk mengejar target PAD yang tentunya sangat berpengaruh atas predikat DISCLAIMER yang disandang oleh hasil LKPJ Bupati Simalungun.
Reporter mencoba menghubungi Kadishub Kabupaten Simalungun namun hingga berita ini diturunkan tidak ada tanggapannya.(ms/red)
