 |
| Menpan RB Asman Abnur (kemeja putih) bersama Gubernur Sumatera Utara Erry Nuradi disambut Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu saat turun dari helikopter, Kamis (27/4/2017). |
Menteri Sekretaris Negara Pratikno memastikan, Presiden Joko Widodo akan melakukan pergantian menteri dalam waktu dekat.
"Akan ada reshuffle dalam waktu dekat, ya. Kita tunggu keputusannya," ujar Pratikno ketika dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (14/8/2018).
Soal siapa menteri yang akan dicopot, Pratikno mengatakan, menteri yang berasal dari Partai Amanat Nasional.
Diketahui, satu-satunya menteri yang berlatar belakang PAN adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur.
Ia tidak dapat memastikan, kapan tepatnya Presiden akan mengganti Asman dan melantik menteri PAN-RB yang baru.
Meski demikian, Pratikno mengatakan, kemungkinan pergantian akan dilaksanakan dalam satu atau dua hari ke depan.
"Ya nanti lihatlah. Kalau yang memastikan itu, hanya Pak Presiden lah," ujar Pratikno.
PAN memutuskan mengusung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebagai calon presiden-calon wakil presiden dalam Pilpres 2019.
Keputusan itu tetap diambil PAN meski saat ini masih berada di koalisi pendukung pemerintah.
Sementara parpol pendukung pemerintah lainnya, yakni PDI-P, Golkar, PKB, Nasdem, Hanura, PPP tetap mengusung Jokowi bersama Ma'ruf Amin.
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional ( PAN) Hanafi Rais mengaku tak mempersoalkan posisi kader partainya, Asman Abnur, yang hingga kini masih menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi, dan Birokrasi ( Menpan RB) di Kabinet Indonesia Kerja.
Kendati demikian, Hanafi juga mempersilahkan jika Asman berniat hengkang dari pemerintahan.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Hanafi Rais saat ditemui di gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/1/2018).
Pernyataan itu menyusul merapatnya PAN ke koalisi oposisi yang mengusung bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
"Saya tidak terlalu mempersoalkan itu. Tapi kalau menteri yang bersangkutan punya pertimbangan lain mau mundur, ya silahkan saja," kata Hanafi usai mendampingi Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno mendaftar sebagai bakal capres-cawapres, di gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (10/8/2018).
Hanafi menilai, ketika ada menteri dari PAN yang masuk kabinet Indonesia kerja, maka hal itu diistilahkan sebagai waqaf politik.
Artinya, kader PAN tersebut sudah bukan lagi dimiliki sepenuhnya oleh partai, tetapi kelanjutan nasibnya juga tergantung dari peniliaian presiden.
"Tapi, namanya sudah waqaf untuk bangsa ya kita tak intervensi," ujar Hanafi. "Itu juga tergantung presiden karena sudah menjadi anak buah presiden," lanjutnya.
Sebelumnya Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menyinggung keberadaan menteri berlatar belakang parpol di Kabinet Kerja yang dipimpin Presiden Joko Widodo.
Menurut dia, semestinya menteri-menteri yang ada di Kabinet Kerja berasal dari partai politik pengusung Jokowi di Pilpres 2019.
Alasannya, agar para menteri dan presiden memiliki kesamaan visi dan misi dalam mengelola pemerintahan. Namun, Hasto enggan menyebut sosok menteri maupun partainya.
"Seharusnya memang dalam sebuah tata pemerintahan baik setiap partai itu konsisten pada posisi politiknya," kata Hasto saat ditemui di Menteng, Jakarta, Senin (13/8/2018).
Saat ditanya apakah menteri yang bersangkutan perlu diganti, Hasto menjawab hal itu sebaiknya dikembalikan kepada pemerintah.
"Persoalan reshuffle atau tidak itu kami serahkan kepada Pak Jokowi. Dalam konteks politik seharusnya itu senapas parpol pengusung kemudian dengan Presiden, enggak bisa berbeda," lanjut dia.
Diketahui, saat ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur merupakan kader PAN.
Diketahui pula, PAN saat ini tak mengusung pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin, tetapi pasangan oposisi yakni Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Tahun lalu, Hasto pernah menyarankan Presiden Jokowi untuk mengevaluasi kursi menteri yang diduduki oleh kader Partai Amanat Nasional.
Sebab, saat itu, Hasto melihat PAN tidak loyal sebagai partai pendukung pemerintah.
"Ketika partai menyatakan mendukung, tapi di tingkat implementasi justru bersifat setengah-setengah, Presiden punya kewenangan untuk melakukan evaluasi," kata Hasto di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Kamis (13/7/2017).
Ketika itu, Hasto menilai, tidak loyalnya PAN dalam mendukung Presiden bisa dilihat dari sikap mereka yang menyatakan penolakan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
Padahal, seluruh fraksi partai politik pendukung pemerintah di DPR mendukung adanya Perppu tersebut.(*)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com
