Hal ini di sampaikan mahasiswa se – DKI Jakarta dalam ujuk rasa pada Selasa, (7/8/2018) di depan kantor Kementerian Dalan Negeri (Kemendagri) Jakarta. Badan Eksekutif Mahasiswa sangat menyayangkan atas ketidak profesionalan Anis – Sandi dalam memimpin Ibukota Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta.
Menurut Jendral Lapangan aksi Donny M, Anies Baswedan dan Sanaga Uno pemegang amanat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Namun dalam menjalankan kepemimpinannya lebih pernyataan ataupun kebijakan yang dianggap kontroversi serta sulit diterima oleh akal sehat.
Padahal DKI Jakarta adalah provinsi yang menjadi ibukota negara yang memiliki banyak permasalahan diberbagai bidang. Jakarta membutuhkan penangan yang cepat, tepat serta terukur.
Masyrakat Jakarta kembali dibuat resah dengan kebijakana yang diambil oleh gubernur. Diantaranya adalah dilakukan pemecatan empat walikota diseluruh DKI Jakarta, tanpa melalui aturan hukum yang telah ada. Pemecatan yang dilakukan oleh Anies sangatlah salah, karena cara yang dilakukan oleh Anies hanya melalui pesan whatsapp.
“Selain caranya yang tidak etis bahkan sampai sekarang empat walikota yang diberhentikan belum mendapat Surat Keputusan (SK) terkait pemberhentian mereka. Proses ini sangatlah jelas terlihat bahwa Anies tidak becus jadi gubernur karena proses pemberhentian empat walikota ini menyalahi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017.”
Donny melanjutkan, cara yang dilakukan oleh seorang Gubernur untuk memberhentikan bawahannya dengan cara yang dilakukan oleh Anies sangatlah tidak tepat. Tidak menunjukkan kewibawaan dan kecerdasan seorang Gubernur DKI Jakarta yang seharusnya dapat memimpin Jakarta kearah yang lebih baik.
“Oleh karena itu kami yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa DKI Jakarta menyampaikan tuntutan kepada Menteri Dalam Negeri. Untuk segera menindaklanjuti laporan atas tindakan Gubenur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang menyalahi aturan dalam melakukan pemberhentian terhadap 4 (empat) walikota yang dimana adalah ASN,” jelas Donny.
BEM DKI Jakarta dalam aksi ini meminta kepada Mendagri untuk menekan DPRD DKI Jakarta untuk segera melakukan dan mewujudkan hak interpelasi kepada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.
Mereka juga meminta kepada Mendagri untuk segera memecat Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Jika terbukti melakukan pelanggaran dalam mengeluarkan segala kebijakan yang diambil.
Sumber : Sasklik com
.jpg)
