Batubara - Metrokampung.com
Kasus dugaan suap pemeriksaan SPJ Dana Desa ( DD) yang terungkap setelah Polres Batubara melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Oknum Kades Desa Durian Kecamatan Sei Balai dan tiga ASN Inspektorat Batubara terus menjadi sorotan masyarakat Batubara.
Masyarakat mensinyalir praktek pungli pemulusan SPJ terkait pemeriksaan DD yang diaudit Inspektorat Batubara telah berlangsung secara sistematif dan massif. Diduga auditor Inspektorat "meminta" sejumlah dana guna pemulusan SPJ DD.
Hal ini dibuktikan selama tiga tahun terakhir sejak DD di luncurkan Pemerintah RI belum ada seorangpun oknum kades yang diajukan kepihak penyidik oleh Inspektorat Batubara.
Praktisi Hukum muda Ahmad Yani, SH saat dihubungi wartawan lewat selulernya, Kamis (16/8) petang menyambut positif kinerja Polres Batubara yang telah berhasil mengungkap masalah suap DD melalui OTT.
Terkait hal itu Yani berharap Polres Batubara yang saat ini dipimpin AKBP Robinson Simatupang, SH, M.Hum mengusut tuntas kasus tersebut hingga keakar-akarnya. " Kita berharap kiranya Polres Batubara bernyali menuntaskan kasus suap menyuap untuk pemulusan SPJ DD dengan menetapkan 6 kades lain di Kecamatan Sei Balai yang disebutkan Kapolres dalam press realease pada Jumat (10/8) telah mengaku menyetorkan dana masing-masing sebesar Rp. 3 juta kepada ketiga tersangka oknum ASN Inspektorat," seru Yani.
Menurut hemat Yani pengakuan tersangka tersebut sudah dapat dijadikan bukti petunjuk terjadinya dugaan tindak pidana suap. Berdasarkan hal tersebut menurut Yani Polres Batubara sudah dapat menetapkan keenam kades tersebut sebagai tersangka baru.
Mengenai desakan elemen masyarakat yang meminta Polres Batubara untuk memeriksa 141 kades se Kabupaten Batubara, Yani mendukung sepenuhnya . Dirinya mendesak agar seluruh kades juga diperiksa, demikian pula seluruh pejabat dan ASN Inspektorat yang terlibat dalam audit DD.
Terkhusus para kades yang bergaya terlaku mencolok dengan ramai-ramai kompak memiliki mobil, masyarakat mensinyalir telah terjadi korupsi DD. Dikatakan demikian karena dengan melihat penghasilan kades wajar dalam waktu singkat telah memiliki mobil. (Ebson AP/simon)
