 |
| Pagar Jenswin Pandiangan, S.Ked (no. 2 dari kanan) bersama umat Kristiani dalam suatu kebaktian. |
Batubara - Metrokampung.com
Kekerasan terhadap anak kurun waktu beberapa tahun ini menunjukkan trend meningkat. Dari media elektronik dan media cetak serta media sosial setiap hari terdengar kekerasan terhadap anak. Terkait hal itu Pagar Jenswin Pandiangan memandang harus diberi penguatan kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia sebagai institusi perlindungan anak yang diamanatkan melalui UU No. 35 Tahun 2014 sebagai perobahan UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
Mirisnya menurut pengamatan Pandiangan, pemerintah pusat dan daerah terkesan setengah hati menguatkan lembaga KPAI. Hal tersebut diungkapkan Pagar Jenswin Pandiangan, S.Ked kepada awak media di Lima Puluh Batubara, Kamis (4/10).
Dikatakan Pandiangan kondisi anak di Indonesia khususnya Sumatera Utara yang rawan terhadap kekerasan akan menjadi satu prioritas utamanya apabila diberi kepercayaan sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara melalui Pemilu serentak Rabu, 17 April 2019 mendatang.
Selain masalah perlindungan anak menurut Pagar Jenswin Pandiangan yang merupakan Caleg dari Partai Gerindra Dapil Sumut 5 ( Asahan, Tanjung Balai dan Batubara) masalah kesehatan juga menjadi prioritasnya selain memperjuangkan petani.
Skala prioritas yang dibuat Pandiangan bukan tanpa dasar, alumni Faked Universitas Methodis Medan itu melihat tingkat kesehatan ibu dan anak masih harus ditingkatkan lagi.
Berasal dari keluarga petani, Pandiangan yang merupakan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Batubara mengungkapkan mengenai nasib petani yang nyaris tidak sejahtera. Menurutnya pertanian di Sumatera Utara harus tetap dipertahankan meski saat ini Indonesia mengarah ke industri.
Pupuk subsidi harus benar-benar sampai ke petani kecil sesuai harga subsidi yang ditetapkan pemerintah. Memang diakui Pandiangan, petani sudah mendapat pupuk subsidi namun kendalanya karena tidak memiliki modal terpaksa hutang ke tengkulak.
"Ini yang harus diberantas. Pemerintah harus memutus mata rantai penyaluran pupuk subsidi tanpa melalui tengkulak. Kita dari Partai Gerindra akan berjuang maksimal agar petani dapat membeli pupuk subsidi dan obat-obatan. Bisa jadi dengan cara bantuan lunak atau dana bergilir", urai Pandiangan.
Terkait dibekukannya KPAID Provinsi Sumatera Utara penghunjung 2016 lalu dengan tegas dinyatakan Pandiangan, dirinya akan mengajak rekan-rekan dari Partai Gerindra untuk kembali mengaktifkannya serta memperjuangkan anggaran yang mencukupi. (Ebson AP/red)
