 |
| Ahmad Hadian Kardiadinata, S.Pd.I |
Batubara - Metrokampung.com
Keberadaan Tim Bupati Untuk Percepatan Pembangunan (TBUPP) di Kabupaten Batubara terus menuai kontroversi dikalangan masyarakat Batubara baik yang berada di maupun diluar Kabupaten Batubara.
Ahmad Hadian Kardiadinata, S.Pd.I melalui pesan Whatsapp, Senin (03/06) malam menyikapi TBUPP menyatakan kalau mengacu pada tim serupa yang ada di daerah-daerah lain isinya satu sama lain bisa berbeda baik dari komposisi keanggotaan maupun tugas dan kewenangannya. Ada yg komposisinya 50:50 antara ASN dan non ASN.
"Saya belum baca Perbup tentang TBUPP yg diterbitkan oleh Bupati Batu Bara. Tapi intinya biasanya tim ini berfungsi sebagai teman diskusi nya Kepala Daerah dalam upaya percepatan pembangunan. Tentunya selaku teman diskusi mereka punya kewajiban untuk memberikan masukan-masukan positif kepada Kepala Daerah", ungkap praktisi pendidikan itu.
Namun yg penting menurut Hadian ada tiga poin penting yang menjadi pertimbangan perlu tidaknya TBUPP. Pertama, tim ini jangan over lapping (tumpang tindih) kewenangannya dg OPD yg ada. Apalagi kalau TBUPP justru terkesan "mengangkangi" atau "sok ngatur" OPD yg nota bene resmi dan sah secara struktural.
"OPD itu ibaratnya suatu yang wajib, sedangkan TBUPP itu sesuatu yang sunat saja, masa hal yang sunat bisa mengalahkan yang wajib, gak boleh dong. Jadi tugas TBUPP hanyalah memberikan masukan kepada Bupati", celutuk anggota DPRD Provsu terpilih periode 2019-2024.
Mengenai point point yang disampaikan para pendemo kemarin itu tentang keresahan dikalangan ASN menurut hemat Hadian perlu juga didengar oeh Bupati dan DPRD Batu Bara, mana tahu itu benar-benar terjadi. Jika benar adanya harus direspon dan disikapi dengan sebaik baiknya.
Kedua, dari segi efisiensi anggaran. Sebenarnya jika Bupati mau mengoptimalkan semua OPD yang ada, mungkin tak perlu algi TBUPP ini. Untuk mengisi formasi jabatan struktural di SKPD ada lembaga BKD yang faham tentang ini.
Diuraikan Hadian, ada Asisten-asisten Bupati yang merupakan para birokrat senior yang pasti sudah faham tentang birokrasi. Bupati juga bisa berdayakan Wakil Bupati sebagai teman diskusi. Bukankah mereka berpasangan itu harusnya menjadi dwi tunggal dalam memimpin kabupaten ini?.
"Saya fikir berdayakan saja lembaga yang ada secara optimal, pasti bisa. Lagi pula, dengan optimalisasi lembaga struktural yang ada itu akan menjadikan anggaran jadi efisien, tak perlu lagi ada pengeluaran untuk tim ini tim itu. Setiap pengeluaran itu kan akan membebani APBD Kabupaten", jelas politisi PKS tersebut.
Ketiga, karena sudah terjadi penyampaian aspirasi dari masyarakat terkait keberadaan TBUPP ini, Hadian meyakini ini perlu didengar baik oleh Bupati maupun oleh DPRD Batu Bara.
"Sikapi dengan baik, cross check ke lapangan. Jika betul keberadaan TBUPP ini telah membuat resah banyak pihak, ya sebaiknya bubarkan saja. Memang benar Batu Bara ini perlu percepatan pembangunan sebab selama ini kita tertinggal", himbau mubaligh muda tersebut.
Dua periode kepemimpinan sebelumnya dirasa Hadian tidak optimal, lihat saja sampai hari ini Batubara belum punya kantor Bupati yang tetap. Ada lagi wacana pemindahan kompleks pemerintahan. Akan mubadzir lah kantor-kantor SKPD yang megah di Perupuk itu jadinya.
Oleh karenanya menurut analisa Hadian, keberadaan tim apapun namanya harus benar benar mendorong percepatan pembangunan bukan justru menghadirkan masalah baru yang akan menambah rumit permasalahan sehingga tersita waktu dan energi kita untuk membangun daerah ini.
"Maka dalam hal ini, saya mendorong DPRD untuk menjalankan tugas pengawasannya dengan sebaik baiknya. Lakukan kajian dan hasilnya segera putuskan apakah tim ini bisa dilanjutkan atau tidak", harap Hadian yang juga Motivator bengkel karakter menutup argumentasinya. (ea.ps/mk)
