SUMUT

NASIONAL

Bijak Bermedsos Humas BUMN Didesak Gak Ikut-ikutan 'Share' Konten Anti Pemerintah

Jumat, 12 Juli 2019 | 21.25 WIB
Kali Dibaca |

Ketua DPW Formapera Sumut Feri Afrizal (kiri) salam komando dengan Sekretaris DPW Formapera Sumut Abdul.

Medan - metrokampung. com
Jika beberapa tahun silam, unjukrasa atau demonstrasi menjadi cara paling ampuh dalam menyampaikan aspirasi setiap masyarakat ataupun kelompok, namun kini di era teknologi, semua orang dengan mudah menyampaikan aspirasi, kritik bahkan soal apapun kerap ditumpahkan lewat dinding media sosial (medsos).

Berbagai jenis medsos pun bermunculan, saling bersaing merebut pangsa pasar berbagai kalangan. Tak sebatas kaum milenial, berbagai lapisan masyarakat tanpa memandang usia atau strata, semuanya nyaris memiliki akun medsos.

Facebook, Whatsapp dan Instagram menjadi medsos terpopuler alias yang paling banyak pemilik akunnya.

"Sayangnya, banyak orang yang belum bijak dalam bermedsos. Jejaring sosial yang mestinya diisi dengan hal-hal positif, kini justru menjadi sarana untuk mengisi atau membagi konten negatif dan cenderung tendensius,".

Demikian ditegaskan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Forum Masyarakat Pemantau Negara (DPW Formapera) Sumatera Utara, Feri Afrizal di Medan, Jumat (12/7/2019).

Menurutnya, aturan ketat yang dibuat lewat UU ITE dengan hukuman cukup berat didalamnya, acapkali tak membuat berbagai pihak untuk terus berbuat, hingga medsos kini menjadi senjata paling menakutkan berbagai kalangan.

"Kita bisa menyaksikan sendiri bagaimana isi medsos khususnya facebook sebelum dan pasca Pilpres. Konten atau postingan yang disebar semuanya saling serang dan menjelek-jelekkan. Meski banyak yang sudah diproses ke ranah hukum, tetap tak ada efek jera. Jadi tidak berlebihan kalau dikatakan negeri ini memang diambang kehancuran," ungkapnya.

Ironisnya kata Feri, pihak-pihak yang ikut memicu kekisruhan didalamnya tak hanya sebatas kaum intelektual, namun banyak kalangan penyelenggara negara yang duduk di instansi pemerintahan seperti BUMN, tapi justru ikut-ikutan menyebar hal negatif tentang pemerintah.

"Ini sangat kami sayangkan. Apalagi jika si pejabat itu menduduki posisi bergengsi di kehumasan BUMN yang seharusnya menjadi corong pemerintah, tapi malah terkesan anti pemerintah meski hanya sebatas ngeshare konten negatif tentang pemerintah saat ini," sesalnya.

Untuk itu, lanjutnya, Formapera yang bertugas memantau aktivitas pejabat pemerintahan termasuk BUMN khususnya yang bertugas di kehumasan lewat akun medsosnya, tengah melakukan pendataan siapa saja oknum yang terlibat memperkeruh suasana.

"Kami sudah memiliki bukti postingannya yang sudah kami screenshoot dan sudah kami kumpulkan. Dan kami sudah memastikan keaslian akunnya dan pemiliknya. Dalam waktu dekat kami akan membuat klarifikasi ke pimpinan instansi yang bersangkutan, sebelum masalah ini kami laporkan di Ditreskrimsus Poldasu," tegasnya.

Didampingi Sekretaris DPW Formapera Sumut Abdul Hadi, Feri juga mendesak aparat kepolisian untuk aktif memantau aktivitas akun medsos milik penyelenggara pemerintahan.

"Ini tidak bisa dibiarkan. Dituntut pro aktif masyatakat dan kepolisian. Tujuannya jelas, demi menjaga stabilitas dan kemanan negara tercinta ini," pungkasnya.(rel/dra/mk)
Sebarkan:

Baca Juga

Komentar

Berita Terbaru